Jakarta (ANTARA News) - Hanya sekira lima persen laporan mengenai korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Kotak Pos 9949 yang berdata lengkap, sementara itu laporan SMS (layanan pesan singkat) ke nomor 9949 hanya sekitar 0,5 persen saja yang bisa ditindaklanjuti. "Jumlah laporan ke Po Box sampai dengan 30 Juni 2007 adalah 25.146 laporan dan SMS 2.332.304 SMS," kata Staf Khusus Presiden Bidang Hukum dan Pemberantasan KKN/Pengelola PO Box dan SMS, Sardan Marbun, pada seminar "Bedah dan Sosialisasi PP No.71 tahun 2000" yang diselenggarakan Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1), di Jakarta, Senin. Ia memberi contoh, sebuah SMS melaporkan adanya kayu hasil penebangan liar. Namun setelah dihubungi, ternyata pemberi laporan juga mendengar dari orang lain. Sardan Marbun mengatakan, laporan yang masuk selain masalah korupsi juga mengenai masalah hukum, pelayanan publik dan juga dukungan kepada Presiden. Laporan yang lengkap akan langsung ditindaklanjuti ke departemen, instansi terkait atau dilimpahkan ke pemerintah daerah yang bersangkutan.Pada kesempatan itu, Marbun juga mengatakan, Presiden meminta masyarakat untuk mengawasi program prorakyat miskin yang dananya untuk tahun 2007 sebesar Rp51,2 triliun seperti program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri, beras miskin, pengobatan gratis, bantuan operasional sekolah dan desa mandiri energi. "Ini prioritas karena bantuan untuk masyarakat miskin dan bersentuhan dengan banyak orang," katanya menambahkan. (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007
