Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Departemen Keuangan (Depkeu) menyelesaikan mekanisme pendanaan proyek pembangunan PLTU 10.000 MW dengan perusahaan China selesai pekan depan. Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen ESDM, J Purwono, usai rapat kerja Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro dengan Komisi VII DPR, di Jakarta, Senin, mengatakan permintaan Wapres tersebut disampaikan dalam rapat pada Kamis (5/7) pekan lalu. "Saat itu, Wapres minta Depkeu menyelesaikan permasalahan mekanisme pendanaan PLTU 10.000 MW, khususnya dalam hal jaminan dengan China, dalam waktu dua minggu (atau berakhir pekan depan)," katanya. Menurut dia, perusahaan China meminta jaminan pendanaan Pemerintah Indonesia dalam segala hal, sementara Depkeu menginginkan hanya pada hal-hal tertentu saja. Namun, lanjutnya, kesepakatan mekanisme pendanaan tersebut sudah mendekati tahap akhir. "Hanya tinggal narasinya saja," katanya. Belum adanya kesepakatan mekanisme pendanaan membuat rencana peletakan batu pertama pembangunan PLTU Pacitan 2x315 MW yang direncanakan pada awal Juli 2007 mundur. Namun, Purwono memastikan penyelesaian pembangunan PLTU tersebut tidak akan tertunda. "Pembangunannya bisa dikebut siang dan malam," katanya. Meski demikian, Purwono mengatakan, pendanaan China bukan satu-satunya alternatif pendanaan PLTU 10.000 MW. "Masih ada melalui mekanisme SBLC (standby letter of credit) atau obligasi. Pokoknya cari yang paling murah," katanya. Pemerintah sangat berkepentingan dengan penyelesaian pembangunan PLTU 10.000 MW karena akan menurunkan subsidi. (*)

Copyright © ANTARA 2007