Yerusalem (ANTARA News) - Kabinet Israel, Minggu, menyetujui pembebasan 250 warga Palestina sekutu Presiden Mahmud Abbas. Langkah itu bertujuan untuk memperkuat Abbas, pemimpin yang moderat, dalam pertarungan dengan Hamas untuk memperebutkan kekuasaan Palestina. Kabinet Israel, lewat hasil pemungutan suara 18 banding tujuh, menerima langkah pembebasan itu, yang hanya berlaku untuk para tawanan dari partai Fatah yang dipimpin Abbas, kata seorang pejabat tinggi pemerintahan kepada AFP. Pembebasan tersebut telah dijanjikan oleh Perdana Menteri Israel, Ehud Olmert, saat pertemuan puncak di Mesir pada akhir Juni. Pembebasan itu adalah isyarat niat baik Israel untuk memperkuat pemerintahan Abbas, yang pasukannya dikalahkan di Gaza oleh gerakan Hamas. Para warga Palestina menyambut baik langkah tersebut sebagai "awal yang baik" tetapi mengecam pembebasan yang sifatnya sepihak itu. "Kami berharap bahwa yang dibebaskan adalah semua tawanan, dan dan pemerintah kami akan berusaha untuk mencapai tujuan ini," kata menteri informasi dan kehakiman, Riyad al-Malki, kepada AFP. "Kami akan terus menekan pemerintah Israel untuk melepaskan semua tawanan." Kepala tim perunding Palestina, Saeb Erakat, mengecam keputusan yang tidak dikoordinasikan dengan pihak Palestina itu. "Penyelesaian masalah...para tawanan Palestina, tidak akan terjadi lewat tindakan dan isyarat yang hanya sepihak, baik dari pihak kami maupun dari pihak sana." Perdana menteri Ehud Olmert mengemukakan langkah itu dimaksudkan untuk menyemangati para moderat Palestina. Kantor Olmert menyatakan bahwa Perdana Menteri Israel itu kemungkinan akan mengadakan pertemuan lagi dengan Abbas menjelang akhir pekan yang akan datang. Setelah daftar tawanan yang akan dibebaskan tersebut ditetapkan, nama-nama itu akan diumumkan setidak-tidaknya 48 kemudian, agar ada kesempatan untuk mengajukan banding ke pengadilan tinggi Israel. Perdana Menteri Palestina, Salam Fayyad, akan menemui pejabat tinggi Israel pada hari Minggu untuk membicarakan daftar mereka yang akan dibebaskan, selain minta Israel membongkar ratusan pos pemeriksaan di daerah pendudukan Tepi Barat serta membuka semua titik penyeberangan ke Gaza, yang sedang dikuasai gerakan Hamas. Israel saat ini menahan lebih dari 11 ribu orang Palestina, dan lebih dari setengahnya dihukum karena melakukan pelanggaran serta lebih dari 800 orang dari para tahanan itu ditahan tanpa dakwaan, menurut data pemerintah. (*)
Copyright © ANTARA 2007
