Mendagri: Penerapan geospasial upaya hindari konflik wilayah

Palembang (ANTARA News) - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan penerapan geospasial atau sistem jaringan informasi satu peta sebagai upaya menghindari konflik dalam suatu daerah terutama masalah batas wilayah.

"Dengan adanya jaringan informasi satu peta maka batas wilayah akan terkoordinasi dengan baik," kata Mendagri saat Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis Penguatan Jaringan Informasi Geospasial Tingkat Regional Sumatera di Palembang, Kamis.

Dia mengatakan, dengan adanya jaringan satu peta itu maka pemerintah pusat secara cepat pula dalam mengantisipasi permasalahan yang ada di daerah.

Oleh karena itu rapat koordinasi ini cukup penting supaya jaringan informasi satu peta terkoneksi keseluruh kabupaten dan kota di Indonesia, ujar menteri.

Menurut dia, sekarang ini masih ada yang perlu dibenahi dalam memaksimalkan jaringan informasi satu peta supaya seluruh kabupaten dan kota terkoneksi.

Sekarang ini masih menjadi permasalahan dalam jaringan informasi satu peta antara lain kurangnya teknologi yang masih perlu dimaksimalkan lagi, ujar dia.

Selain itu juga perlu adanya organisasi perangkat daerah dalam menangani geospasial tersebut.

Sementara Kepala Badan Geospasial Hasanuddin Z Abidin mengatakan, Sumsel dan Aceh cukup baik dalam jaringan informasi satu peta sehingga bila ada permasalahan di daerah dapat diselesaikan dengan baik.

Saat ini baru ada 19 kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Geospasial sehingga itu perlu dimaksimalkan lagi, sebab fungsi geospasial ini amat penting antara lain untuk mengintegrasikan batas wilayah antarkabupaten dan kota, serta provinsi di Indonesia, kata dia.