Banjarmasin (ANTARA News) - Tidak kurang dari 560.000 hektare (ha) dari 1,6 juta ha kawasan hutan di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam kondisi kritis, baik itu yang berada di kawasan hutan lindung maupun diluar kawasan hutan lindung. Kepala Dinas Kehutanan Kalsel Ir. Suhardi Atmorejo di Banjarmasin, Minggu mengatakan mengantisipasi perluasan hutan yang kritis tersebut pihaknya telah mengusulkan, agar dilakukan reboisasi sebanyak 17.000 setiap tahunnya. Dari 560.000 ha hutan kritis tersebut, menurut dia, ada 55.000 ha diantaranya termasuk dalam katagori sangat kritis dan harus secepatnya mendapatkan penanganan. Namun, ia mengemukakan, dari usulan hanya bisa disetujui maksimal 10 ribu Ha, sehingga penanganan reboisasi hutan kritis tersebut terkesan sangat lambat. "Kita usulkan reboisasi 17.000 per tahun, disetujui hanya sekitar 7.000 hingga 10.000 ha, sehingga kerusakan hutan yang terjadi menjadi lambat untuk ditangani," katanya. Selain itu, ia mengemukakan, hambatan pelaksanaan reboisasi juga selalu terjadi dalam setiap tahunnya, diantaranya yaitu, keterlamabtan kegiatan penanaman akibat pencairan dana yang tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan. Misalnya, pencairan dana gerhan untuk kegiatan tahun 2003 sebesar Rp56.393.600.620 baru diterima Agustus 2004,begitu juga dengan dana untuk kegiatan tahun 2004 sebagian baru cair 2005. Ketidakpastian turunnya anggaran tersebut, dikatakannya, membuat petugas kegiatan gerhan di lapangan terbebani dengan utang kepada petani, sehingga kondisi ini menghambat pelaksanaan gerhan pada tahun-tahun selanjutnya. Selain itu, menurut dia, keterlambatan turunnya anggaran, sebagian kabupaten/kota di Kalsel tidak dapat memenuhu rencana sebagaimana yang dituangkan dalam rancangan penanaman. Adanya lokasi pembibitan yang cukup jauh dengan lokasi penanaman sehingga membawa konsekuensi kemungkinan adanya bibit yang rusak hingga di dalam proses pengangkutan. Suhardi mengungkapkan, pada 2007 pihaknya kembali merencanakan gerakan menghutankan sebanyak 14.485 ha diantaranya, yaitu Kabupaten Tabalong 1.095 hektar, Balangan 1.450 ha, Hulu Sungai Utara (HSU) 200 ha, Hulu Sungai Tengah (HST) 375 ha, Hulu sungai Selatan (HSS) 600 ha. Selanjutnya Kabupaten Tapin 775 ha, Banjar 1.150 ha, Banjarbaru 150 ha, Barito Kuala (Batola) 3.000 ha, Tanah Laut (Tala) 1.375 ha, Tanah Bumbu 650 ha, Kotabaru 765 ha, Dinas Kehutanan Kalsel 900 ha, PT Inhutani II dan PT Inhutani III masing-masing seribu ha. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007