Bogor (ANTARA News) - Ketua MPR-RI Hidayat Nurwahid menegaskan dirinya tidak bersedia dicalonkan sebagai Presiden melalui jalur independen, seperti yang diumumkan oleh sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) Panitia Kepemimpinan Nasional (PPKN). "Saya tegaskan, saya tidak bersedia dicalonkan sebagai calon Presiden oleh kelompok tersebut maupun cara pencalonannya," kata Hidayat Nurwahid di hadapan sekitar 500 kader dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Graha Dewi Sartika, Kota Bogor, Kemarin. Dikatakannya, dalam kondisi politik masyarakat saat ini belum dimungkinkan pencalonan Presiden dari jalur independen. Apalagi, dalam UU Politik pencalonan Presiden melalui partai politik, bukan melalui jalur independen. "Sampai saat ini, klausul tersebut belum diubah. Saya pikir, sampai pelaksanaan Pemilu Presiden tahun 2009 mendatang, klausul itu memang belum diubah," kata mantan Presiden PKS ini. Menurut dia, dalam kurun waktu hingga tahun 2009 masih banyak hal yang bisa dilakukan untuk membantu mengatasi berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat, baik persoalan jangka pendek maupun jangka panjang. Misalnya, masalah kenaikan harga minyak goreng, susu, serta mengatasi kemiskinan dan pengangguran. "Sebagai politisi yang aktif dalam politik praktis, orientasinya tidak harus selalu kekuasaan, tapi juga berbuat untuk kemaslahatan masyarakat," katanya. Sebelumnya, PPKN pada Kamis (5/7), mengumumkan 10 nama yang akan diusung sebagai calon presiden yang dianggap mampu dan memiliki komitmen kuat dalam menegakkan syariat Islam. Ke 10 nama itu adalah Ustadz Abu Bakar Ba`asyir (Pemimpin Majelis Mujahiddin Indonesia), Abdul Aziz Kahar Muzakkar (Pemimpin Komite Penegakan Syariat Islam Sulawesi Selatan), KH Athian Ali M Da`i (Ketua Forum Ulama Umat Indonesia), Habib Rizieq Shihab (Ketua Front Pembela Islam), KH Hidayat Nurwahid (Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera), KH Ohan Sujana (Ketua Umum Partai Syariat Islam Indonesia 1905), Fuad Amsyari (Sekretaris Majelis Syura DPP Partai Bulan Bintang), Alyasa` Abubakar (Kepala Dinas Syariat Islam Provinsi Nangroe Aceh Darussalam), Ustadz Hafid Abdurrachman (Ketua Umum DPP Hisbut Tahrir Indonesia), AM Syaefuddin (Anggota Dewan Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia).(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007
