Hal itu disampaikan Dedi Mulyadi dalam salah satu sesi acara Debat Publik Pertama Pilgub Jabar yang diadakan oleh KPU Provinsi Jawa Barat di Gedung Sasana Budaya Ganesha, Kota Bandung, Senin malam.
Mantan Bupati Purwakarta dua periode tersebut mengatakan politik balas budi sangat bisa dihindari dan caranya ialah dengan tidak melibatkan peran swasta yang memiliki kepentingan politik terhadap daerah Jawa Barat.
"Kita bisa menjauhi politik balas budi asal dalam proses politik, jangan melibatkan peran swasta. Kita tidak boleh mengajak sponsor yang memiliki kepentingan terhadap wilayah Jawa Barat," katanya.
Menurut dia seorang pejabat publik harus berangkat dari proses kaderisasi politik dan sosial baik di internal kader maupun masyarakat dan hal ini agar, saat nanti menjabat, dirinya tidak tersandera oleh kepentingan lain selain kepentingan masyarakatnya.
"Kalau seorang pejabat itu berangkat dari soliditas relawan dan kader, maka kita bekerja untuk kemajuan masyarakat. Ini berbeda halnya dengan seseorang yang maju dalam kontestasi politik atas keinginan sponsor. Tentu saat menjabat, akan ikut kepentingan sponsor," ujarnya.
Program pro rakyat menurut dia, akan terganggu efektivitasnya saat tangan-tangan jahil sponsor mulai bermain dan bahkan keberlangsungan program tidak akan menuai kesuksesan ketika didasarkan pada asas hutang budi.
"Aplikasi atau sistem online memang akan bermanfaat. Tetapi, apabila kita memiliki hutang budi kepada pihak berkepentingan, semua itu akan percuma," kata dia.
Pewarta: Ajat Sudrajat
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2018
