Jakarta (ANTARA News) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) bekerjasama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republlik Indonesia (Polri) mendistribusikan logistik untuk Pilkada 2018.
"Distribusi logistik seringkali terkendala karena cuaca ekstrim. Kami sudah atur pengiriman lewat laut tiba-tiba ombak tinggi, sementara logistik harus tiba tepat waktu," ujar Ketua KPU RI Arief Budiman di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin.
Pengiriman logistik untuk pemilu juga kerap terhambat saat daerah yang dituju masih sulit dijangkau dengan transportasi, tutur dia.
Persoalan itu kemudian diantisipasi penyelenggara pemilu agar keterlambatan logistik tidak terulang pada Pilkada 2018.
"Kami minta TNI dan Polri, yang punya sarana transportasi yang lebih lengkap dan lebih banyak, untuk membantu kita," kata Arief.
Selain TNI dan Polri, Arief menuturkan KPU juga akan dibantu oleh Kementerian Perindustrian dalam menyediakan kertas surat suara, yang merupakan salah satu logistik utama dalam pelaksanaan pemilu.
"Kepentingan KPU terhadap kertas yang digunakan untuk surat suara ini ada dua. Pertama stoknya harus cukup dan yang kedua harganya stabil. Kertas ini kalau dibutuhkan banyak ada fluktuasi harga, sedangkan KPU sudah punya anggaran untuk kertas ini," jelas dia.
Terkait dengan itu, Arief mengaku mendapat bantuan dari Kementerian Perindustrian, yang telah mengamankan ketersediaan kertas serta harga yang disesuaikan dengan anggaran KPU.
Baca juga: Debat kandidat permudah pemilih tentukan pilihannya
Pewarta: Agita Tarigan
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2018
