Ketua DPR ingatkan KAHMI kritisi persoalan bangsa

Jakarta (ANTARA News) - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) untuk selalu kritis dalam menyikapi berbagai persoalan bangsa.

"Sikap kritis KAHMI dapat menjadi vitamin dan energi besar, bagi Pemerintah maupun DPR, agar selalu berpikir dan bekerja untuk kepentingan rakyat," kata Bambang Soesatyo melalui pernyataan tertulisnya di Jakarta, Senin.

Menurut Bambang, kritik bukan hal tabu, tapi dibutuhkan untuk mewujudkan pembangunan pemerintahan yang baik di Indonesia.

KAHMI jangan segan untuk memberikan kritik serta solusi bagi kemajuan bangsa.

Bambang Soesatyo yang dilantik sebagai anggota Dewan Pakar KAHMI, pada pelantikan Pengurus dan Presidium KAHMI, di Jakarta, Minggu (11/3) malam menegaskan, kiprah KAHMI bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), selama ini tidak perlu diragukan lagi.

"KAHMI selalu konsisten dan komitmen dalam mewujudkan cita-cita pembangunan nasional," katanya.

Dalam pandangan Bambang, KAHMI merupakan bagian dari kekuatan utama bangsa Indonesia yang memiliki peran besar dalam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kiprah KAHMI dalam beragam profesi seperti pengusaha, ekonom, budayawan, cendikiawan, politisi, dan atau pejabat publik, kata dia, adalah bukti kontribusi KAHMI bagi NKRI.

Politisi Partai Golkar ini mengimbau KAHMI untuk turut berperan besar dalam pembangunan, salah satunya dengan mengembangkan profesi wirausaha.

"Profesi wirausaha saat ini masih kurang diminati, khususnya di kalangan anak muda," katanya.

Menurut Bambang, ada pandangan yang menyebut KAHMI itu political oriented, hal ini tidak sepenuhnya benar.

Karena itu, Bambang meminta KAHMI periode ini perlu mendorong anggotanya dapat berkiprah dalam profesi wirausaha. "Kita masih membutuhkan banyak wirausahawan muda yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan," tegasnya.

Bambang menjelaskan, berdasarkan data BPS tahun 2017, jumlah wirausaha Indonesia baru mencapai 3,1 persen dari jumlah penduduk Indonesia sebesar 252 juta.

Rasio ini masih lebih rendah dibandingkan dengan negara lain, seperti Malaysia 5 persen, China (10), Singapura (7), Jepang (11) maupun Amerika serikat yang telah mencapai 12 persen.