Sidoarjo (ANTARA News) - Anggota FKB DPR, Aryo Wijanarko mengunjungi kantor Tim Verifikasi korban lumpur Lapindo Brantas Inc di Jalan Diponegoro, Sidoarjo, Sabtu, dan bertemu langsung dengan Ketua Tim Verifikasi, Yusuf Purnomo. Menurut Aryo di sela-sela kunjungannya, upaya interpelasi yang diajukan DPR terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait kasus lumpur Lapindo ini, akan terus dijalankan. "Keputusan politik harus dilawan keputusan politik. Buktinya, saat interpelasi akan diajukan, SBY bersedia mengunjungi dan berkantor di Sidoarjo, beberapa waktu lalu," kilah anggota FKB dari Dapil I (Surabaya-Sidoarjo) ini. Menurut Aryo yang anggota Komisi I ini, interpelasi akan diajukan dalam Rapat Paripurna DPR yang rencanakan dilaksanakan 10 Juli mendatang. Saat ini, pendukung interpelasi lumpur Lapindo sekitar 210 anggota dewan. "Mudah-mudahan teman-teman di Senayan mendukungnya, sehingga interpelasi bisa menghasilkan keputusan yang lebih berpihak pada rakyat korban luapan lumpur," tambahnya. Sementara itu, upaya menambah pompa dan pipanisasi untuk pembuangan lumpur dari "spillway" (saluran pelimpah) ke Kali Porong Sidoarjo masih belum bisa dilaksanakan, meskipun sudah datang satu unit pompa dari dua unit yang direncanakan. Humas Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), A Zulkarnaen mengemukakan, warga sekitar "spillway" yakni Desa Kedung Cangkring, Pejarakan, Mindi dan Besuki masih tetap menghalangi upaya pembuangan tersebut. "Mereka ingin dimasukan dalam peta terdampak lumpur. Kalau tidak, mereka akan terus menghalagi," ungkapnya. Sementara itu, Sampun Hadi, warga Desa Besuki menyatakan, BPLS boleh saja melakukan pipanisasi. Namun, harus lebih dulu memasukan desa-desa sekitar "spillway" dalam peta terdampak. "Jika tidak dimasukan, kami akan terus protes," ujarnya, mengancam.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007