Bangun infrastruktur daerah perbatasan, ini penjelasan Menhub

Yogyakarta (ANTARA News) - Pemerintah telah dan akan terus komitmen membangun infastruktur darat, laut dan udara dalam upaya menciptakan pemerataan dan keadilan seluruh masyarakat, kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

"Pembangunan infrastruktur juga dilakukan di daerah terluar yang berbatasan dengan negara asing," kata Budi saat Dialog Nasional ke-8 Indonesia Maju di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Minggu.

Hadir dalam dialog itu Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X, serta Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar.

Dikatakan, pembangunan Bandara Miangas, di Sulawesi Utara, misalnya merupakan komitmen pemerintah untuk membuka akses wilayah itu agar masyarakat setempat bisa berdagang dan mudah bepergian.

"Pulau Miangas menjadi pulau terluar dan terdepan sehingga perlu dibangun aksesnya untuk mendistribusikan logistik," kata Budi.

Bukan saja di Miangas, pemerintah juga membangun bandara di Puncak Jayawijaya, Papua, yang memiliki letak geografis sulit.

Dikatakan menhub, masyarakat di Papua juga memiliki hak yang sama dengan masyarakat Indonesia di wilayah barat dan tengah, sehingga pembangunan infrastruktur sudah dan akan terus dilakukan.

Dari sisi laut, Menhub mengatakan pemerintah juga telah membangun tol laut yang saat ini jumlahnya mencapai 15 rute.

Pelabuhan tol laut tersebut, katanya, menghubungkan sejumlah daerah yang selama ini belum terlalu disinggahi kapal.

"Ada pelabuhan yang hanya disinggahi kapal sekali seminggu dan frekuensi itu akan ditingkatkan," katanya.

Kapal yang melayari jalur tol laut, katanya, membawa bahan kebutuhan pokok sehingga bisa mengurangi harga di wilayah setempat.

Menhub mengakui keberadaan tol laut mampu menekan harga bahan kebutuhan pokok sehingga masyarakat meradakan manfaat.