Rini: Perhutanan sosial tingkatkan ekonomi petani

Jakarta (ANTARA News) - Menteri BUMN Rini Soemarno menyatakan, keberadaan perhutanan sosial akan memberikan dampak positif bagi peningkatan perekonomian masyarakat sekitar hutan.

"Melalui program perhutanan sosial petani diharapkan mampu mengelola lahan yang diberikan pemerintah secara produktif. Jika dimanfaatkan dengan baik diyakini memberikan dampak bagi peningkatan ekonomi petani," kata Rini Soemarno, dalam siaran pers di Jakarta, Jumat.

Pada kesempatan itu, Rini mendampingi Presiden Joko Widodo saat panen raya jagung di Desa Ngimbang, Kecamatan Palang, Tuban, Jawa Timur.

Dalam acara ini dilakukan panen raya jagung hasil petani penggarap hutan penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Ngimbang Makmur seluas 77,5 Ha, serta penyaluran KUR, Kartu Tani, dan CSR.

"BUMN hadir untuk mendukung program Pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar melalui pemberdayaan dan penciptaan lapangan kerja di daerah-daerah," ujar Rini.

Konsep Perhutanan Sosial lanjutnya, dibangun agar mampu menyejahterakan masyarakat sekitar hutan dan kepastian lokasi lahan garapan dan jangka waktu hak garap, memperoleh akses ke sumber pendanaan KUR dari perbankan.

Selanjutnya, mendapatkan kepastian pasar atau serapan hasil produksi, mendapatkan pembinaan intensif dari instansi terkait serta perbankan, subsidi saprotan, serta area pengelolaan lahan yang lebih ekonomis seluas du hektar per orang.

Kementerian BUMN melalui PT BNI (Persero) Tbk mendapat mandat untuk menyalurkan KUR kepada petani penggarap lahan hutan, melalui program perhutanan sosial.

Penyaluran KUR tersebut dilengkapi dengan Kartu Tani dan perlengkapan pendukung produksi pertanian dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan atau "corporate social responsibility" (CSR) serta program "BUMN Cash for Work".

Pada tahap pertama, penyaluran KUR oleh BNI di Probolinggo, Jember, Lumajang, Madiun, Tulungagung, dan Tuban telah mencapai Rp10,443 miliar pada 1.715 petani penggarap dengan total luas lahan 5.717 hektare. Adapun petani yang menerima SK IPHPS dan KULIN-KK tahap pertama sebanyak 2.778 petani.

Pada tahun ini, program perhutanan sosial akan diperluas ke Malang, Blitar, dan Bojonegoro. Dengan demikian, total luas lahan Perhutanan Sosial yang didukung BNI seluas 14.713,5 hektare dengan total jumlah petani penerima SK sebanyak 11.921 orang.

Bentuk kegiatan cash for work yang dilakukan kali ini adalah normalisasi saluran irigasi tersier pasca banjir Bengawan Solo sepanjang 12 kilometer, untuk 5 desa di Kecamatan Rengel. Total anggaran yang disiapkan untuk Program Cash for Work ini sebesar Rp225 juta yang berasal dari sinergi BNI, Bulog, Perum Perhutani dan PT Perkebunan Nusantara III (Persero).

Sementara itu, Direktur Utama BNI Achmad Baiquni mengungkapkan, BNI mengajak para petani penggarap lahan hutan menjadi masyarakat yang aktif melakukan transaksi perbankan, dan mengubah mereka dari masyarakat yang bukan nasabah menjadi nasabah BNI.