Vientiane (ANTARA News) - Kementerian Pos dan Telekomunikasi Laos menetapkan pengembangan perdagangan daring atau e-commerce sebagai salah satu tujuan strategis utamanya selama 10 tahun ke depan.

Menurut rencana pengembangan jangka panjang, yang telah dimuat di situs kementerian, Laos akan menyelesaikan pembangunan infrastruktur Informasi dan Komunikasi (ICT) dan menyusun dokumen hukum untuk mendukung perdagangan daring pada 2025.

Begitu infrastruktur dan perundang-undangan diberlakukan, bisnis lokal dan asing akan lebih percaya diri melakukan perdagangan barang dan jasa melalui internet. 

Mereka juga memiliki perlindungan hukum untuk semua transaksi online, demikian harian lokal Vientiane Times melaporkan pada Jumat seperti dikutip Xinhua.

Sejumlah bisnis lokal dan asing di Laos saat ini mengiklankan barang dan jasa mereka di internet. Pasar online tersebut menarik banyak pelanggan, berkat peningkatan pengguna internet. Terdapat sekitar 2,5 juta pengguna internet, dari kurang dari 7 juta penduduknya, terdaftar di Laos.

Meskipun mencapai kemajuan yang luar biasa dalam pengembangan pasar online, bisnis Laos tidak merasa yakin dengan transaksi online.

"Pasar online di Laos berkembang, tapi saya masih merasa tidak aman untuk membeli barang dan melakukan pembayaran secara online. Menurut saya Laos tidak memiliki keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang kuat seperti di negara lain," kata penduduk Vientiane kepada harian tersebut.

Selain pengembangan e-commerce di Laos, Kementerian Pos dan Telekomunikasi Laos telah menggariskan hal itu dalam rencana strategisnya sehingga akan berupaya menurunkan biaya layanan internet.

Biaya layanan internet di Laos lebih tinggi daripada di sebagian besar negara anggota ASEAN. Penyedia internet Laos mengaitkan biaya tinggi layanan internet tersebut dengan pembelian bandwidth dari negara-negara tetangga namun tidak dari penyedia layanan internet utama, kata laporan tersebut.

Sebuah analisis menunjukkan bahwa Laos yang mayoritas merupakan daratan perlu bernegosiasi dengan negara-negara tetangga untuk memungkinkan pembelian layanan bandwidth dan internet dari penyedia utama sehingga terdapat akses terhadap layanan internet murah, demikian Kantor Berita Xinhua.

 

Penerjemah: Sella Panduarsa Gareta
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2018