Jakarta (ANTARA News) - Penjualan rumah dalam tahun anggaran 2007 diperkirakan mengalami kenaikan 17 persen yang dipicu faktor inflasi dan BI Rate, tingkat suku bunga KPR, serta kurs rupiah yang semakin kondusif. "Berdasarkan pengamatan Pusat Studi Properti Indonesia (PSPI) laju inflasi akan berkisar 5,5 sampai 6 persen, sedangkan BI Rate 8 -8,25 persen, tingkat bunga KPR 10-11 persen, serta nilai tukar Rp8.700 sampai Rp9.000," kata pengamat properti, Panangian Simanungkalit di Jakarta, Jumat. Panangian yang juga pemilik PSPI tersebut mengatakan, secara nasional penjualan rumah diperkirakan dapat mencapai 191.791 unit, berdasarkan asumsi penjualan sampai semester I yang mencapai 40.800 unit. Secara lebih rinci Panangian menyampaikan, penjualan KPR sederhana bersubsidi diperkirakan mencapai 90.000 unit, KPR sederhana non subsidi 80.440 unit, penjualan tipe menengah Rp50 juta sampai Rp500 juta 17.100 unit, sedangkan rumah mewah diatas Rp500 juta sebanyak 4.201 unit. Bahkan nilai kapitalisasi bisnis perumahan dalam tahun 2007 dipekirakan meningkat mencapai 35 persen atau mencapai Rp23,4 triliun, berdasarkan asumsi dari jumlah kapitalisasi dalam semester I sebesar Rp10,08 triliun. Rinciannya, kapitalisasi rumah sederhana melalui KPR bersubsidi naik 48 persen menjadi Rp3,95 triliun, kapitalisasi rumah sederhana non-subsidi naik 36 persen menjadi Rp10,15 triliun, kapitalisasi rumah menengah naik 30 persen menjadi Rp6,41 triliun, sedangkan untuk rumah mewah kapitalisasi naik 27 persen menjadi Rp2,97 triliun. Lokasi proyek perumahan yang saat ini prospektif dan cukup banyak diminati konsumen diantaranya kawasan Serpong, Bintaro, Cibubur, Bekasi Timur, Tambun, Ciledug, Bekasi Barat, Depok, Sentul, Bogor Utara, Karawaci, Cakung, Cileungsi, Cikarang, Cinere-Sawangan, Pamulang, Ciputat, Cipondoh, dan Cikupa. Sedangkan untuk kota besar yang prospektif untuk pengembangan rumah diantaranya Bandung, Surabaya Barat, Surabaya Selatan, Sidoarjo, Semarang, Bandar Lampung, Pekanbaru, Medan, Batam, Ujung Pandang, Samarinda, Balikpapan, Banjarmasin, dan Jambi. Panangian menganggap, kinerja pemerintah dalam menyukseskan pembangunan rumah secara nasional melalui Gerakan Nasional Pembangunan Sejuta Rumah (GNPSR) belum terlaksana. Dalam tahun 2006 dari target pembangunan rumah bersubsidi sebanyak 130.000 unit, hanya tercapai 75.000 unit, begitu juga tahun 2007 yang ditargetkan 100.000 unit juga akan sulit terealisasi. Pemerintah jika ingin mewujudkan GNPSR dalam lima tahun pemerintahan-nya seharusnya membangun 200.000 unit setiap tahunnya. Panangian melihat faktor yang menjadi penghambat adalah Kementerian Negara Perumahan Rakyat masih mengalami kesulitan dalam mengkoordinasikan dengan seluruh pemangku kepentingan (stake holder) dalam pembangunan rumah di daerah mulai dari Walikota/ Bupati, sampai Gubernur. "Pemerintah harus merubah cara kepemimpinannya tidak lagi seperti orde baru dari atas ke bawah. Tetapi harus memperhatikan kemauan daerah barulah dilakukan penyesuaian dalam kebijakannya," ujarnya. Kecenderungan yang dihadapi saat ini pemerintah terlalu memaksakan kebijakannya padahal tidak semua daerah cocok dengan kebijakan tersebut. Untuk itu, perlu terobosan politik yang mampu mengintegrasikan dan mensinergikan kepentingan kepala daerah di seluruh provinsi di Indonesia.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2007
