Jakarta (ANTARA News) - Partai Amanat Nasional(PAN) mengusulkan agar pemerintah memfokuskan pada dua kebijakan penting dalam rangka pengentasan kemiskinan, yaitu stabilisasi harga pangan dan mengefektifkan harga dasar gabah. "Kedua kebijakan itu berhubungan dengan sektor dimana 63,6 persen atau 23,6 juta penduduk miskin berada, yaitu di pedesaan," ujar Anggota Komisi XI dari Fraksi PAN, Dradjad Hari Wibowo dalam konferensi pers bersama Tim Indonesia Bangkit, di Gedung DPR Jakarta, Jumat. Dia mencontohkan harga pangan semestinya diberi target tidak boleh melebihi level tertentu agar terjangkau masyarakat miskin, baik di desa maupun kota. Selain masyarakat miskin di pedesaan, Dradjad juga mengungkapkan bahwa pendapatan penduduk miskin turun, hingga ada yang mencapai dua persen pada 2006-2007. "Harga beras juga krusial karena ada penduduk miskin yang konsumsi berasnya mencapai 20 persen dari kebutuhan sehari-hari," katanya. Sedangkan stabilisasi harga dasar gabah menjadi penting karena Nilai Tukar Petani (NTP) menjadi indikator penting apakah petani dapat memebuhi kebutuhannya dari pendapatannya sebagai petani. "Bagaimana? harus ada alokasi anggaran. Itu jelas. Dananya sendiri ada. Buktinya Depkeu bisa mengalokasikan sekitar Rp4,3 triliun untuk kenaikan tunjangan pegawainya," kata Dradjad. Menurut Dradjad, kenaikan tunjangan pegawai Depkeu itu belum didiskusikan dengan DPR, serta belum mendapat rekomendasi Meneg PAN. "Kita seharusnya bisa alokasikan dana itu untuk stabilisasi harga beras," katanya. Sedangkan mengenai lembaga yang akan mengatur dana tersebut, pengamat ekonomi itu menyebutkan Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk melakukannya. "Tapi Bulog harus dirombak total dulu untuk mengatur dana itu," tegasnya.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007
