Kebijakan pemerintah perlu prioritaskan pembangunan UMKM

Jakarta (ANTARA News) - Berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah perlu lebih memprioritaskan pembangunan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebagai bagian dari ekonomi kerakyatan yang merupakan falsafah utama ekonomi Nusantara.

Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Junaidi Auly dalam rilisdi Jakarta, Selasa, menekankan bahwa pemerintah harus lebih memprioritaskan keberpihakannya pada sektor UMKM.

Menurut politisi PKS itu, UMKM selama ini sudah terbukti membangun ekonomi kerakyatan sehingga ekonomi masyarakat bisa tumbuh dan angka kemiskinan bisa berkurang.

Sementara itu, Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Novani Karina Saputri mengatakan, Gubernur Bank Indonesia (BI) baru yang bakal menggantikan Agus Martowardojo diharapkan dapat bisa fokus mengembangkan UMKM sebagai landasan utama perekonomian Tanah Air.

"Perlu adaperhatian mengenai fasilitas kemudahan dan kelonggaran pembiayaan dan kredit dengan untuk mendukung pengembangan UMKM. Sehingga otomatis, calon Gubernur BI mendatang wajib memiliki tingkat pengetahuan dan kepedulian yang tinggi terhadap kondisi UMKM," kata Novani.

Untuk itu, menurut Novani, calon Gubernur Bank Indonesia juga harus memahami peranan dan perkembangan UMKM sehingga kebijakan yang ada juga seputar pengembangan UMKM di Indonesia.

Dia berpendapat bahwa fokus kepada pengembangan UMKM erat kaitannya dengan tingkat suku bunga kredit perbankan.

"BI harus berkomitmen mendorong pengembangan UMKM dalam membantu peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi," jelas Novani.