Bangkok(ANTARA News) - Satu komisi yang dibentuk junta militer Thailand dengan suara bulat menyetujui rancangan konstitusi pasca kudeta, Jumat, guna membuka jalan bagi satu referendum pada Agustus 2007 dan pemilihan umum (pemilu) sebelum akhir tahun ini. Dewan Perancang Konstitusi yang beranggotakan 100 orang sepakat bahwa konstitui baru itu lebih demokratis ketimbang Konstitusi "Rakyat" 1997 yang dibatalkan, setelah militer menyingkirkan Perdana Menteri (PM) Thailand, Thaksin Shinawatra, dalam kudeta tidak berdarah tahun lalu. Tapi, rancangan itu, yang mengurangijumlah anggota parlemen dan menyerahkan kekuasaan lebih banyak kepada pengadilan, birokrasi dan militer, bisa menghadapi penentangan keras dari para pedukung Thaksin, ilmuwan dan sejumlah aktivis Budha dan kalangan biarawan. Partai Thai Rak Thai, yang dipimpin Thasin pada bulan lalu dinyatakan sebagai partai terlarang atas tuduhan melakukan kecurangan pemilu sebelumnya, mencap konsititusi itu "mundur" dan menilai hal itu berarti kembali pada politik-politik koalisi yang cengeng dan tidak stabil tahun 1990-an. "Konstitusi ini disusun oleh para diktator. Bagaimana kita dapat menyetujuinya?" kata mantan juru bicara Thaksin, Jakrapoh Penkait, dalam unjuk rasa bersama 200 pendukungnya di depan gedung parlemen selama pemungutan suara dewan itu berlangsung. Thongchai Keuasakul, seorang pensiunan jenderal angkatan darat yang berusaha tapi gagal untuk menjadikan Budha sebagai agama resmi negara itu, mengatakan bahwa kelompok pembela Budha akan melakukan kampanye menentangnya. "Jutaan ummat Budha akan memberikan suara 'tidak' terhadap konstitusi ini," katanya kepada Reuters. (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007
