Pemerintah hemat devisa Rp14,83 triliun melalui insentif biodiesel

Jakarta, 6/3 (ANTARA News) - Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) menyatakan bahwa dengan adanya skema insentif biodiesel, pemerintah mampu menghemat devisa senilai kurang lebih Rp14,83 triliun per tahun.

Direktur Utama BPDP-KS Dono Boestami mengatakan bahwa penghematan devisa tersebut, disebabkan Indonesia tidak perlu melakukan importasi bahan bakar jenis solar sebanyak tiga juta kiloliter. Selain menghemat devisa, pemerintah juga tidak perlu mengeluarkan APBN senilai Rp21 triliun sejak 2015-2017 untuk program mandatori biodiesel.

"Penghematan dana tersebut digunakan untuk perluasan berbagai macam program pemerintah termasuk penanggulangan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan," kata Dono.

Tercatat, penyaluran biodiesel dengan menggunakan skema BPDP-KS mengalami peningkatan. Pada saat menggunakan skema APBN, penyaluran biofuel sebanyak 1,84 juta kiloliter. Setelah menggunakan skema BPDP-KS, penyaluran pada 2015 sebanyak 0,56 juta kiloliter, 2016 sebanyak 2,7 juta kiloliter, dan pada 2018 sebanyak 2,28 juta kiloliter.

Dana dari program insentif biodiesel tersebut berasal dari pungutan yang dikelola oleh BPDP-KS. Pungutan tersebut berasal dari perusahaan yang melakukan ekspor produk kelapa sawit dan turunannya. Dana tersebut dipergunakan kembali oleh BPDP-KS untuk pengembangan industri sawit termasuk di dalamnya biodiesel.

Dengan adanya program insentif biodiesel tersebut, juga berdampak langsung untuk mendorong harga peningkatan harga Crude Palm Oil (CPO) dan harga Tandan Buah Segar (TBS) yang memberikan keuntungan bagi para petani dan dunia industri.

Saat ini ada sebanyak 19 perusahaan produsen biodiesel yang menerima insentif karena mereka telah memenuhi syarat dan kualitas untuk dapat menjadi penyalur biodiesel. Besarnya insentif yang diberikan bergantung pada kapasitas produksi.

Tanpa adanya insentif tersebut, penyaluran biodiesel akan sulit dilakukan oleh perusahaan karena harga indeks pasar biodiesel lebih tinggi dibanfingkan harga indeks pasar bahan bakar jenis solar saat ini.

Selain penghematan, skema insentif juga mampu mengurangi CO2 dan menjadi bagian dari komitmen COP 21 Paris, untuk memenuhi target nasional pengurangan emisi sebesar 29 persen dan 41 persen pada 2030.