Jakarta (ANTARA News) - Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal HM Lukman Edy menyatakan, diperlukan dana bantuan luar negeri untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal karena keuangan negara dan daerah belum memadai. "Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal sangat membutuhkan dana bantuan luar negeri karena untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal ini dibutuhkan dana yang luar biasa besar," katanya di Jakarta, Kamis. Lukman mengemukakan hal itu pada pembukaan Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Kerja sama Luar Negeri yang diikuti peserta dari 32 provinsi dan 22 kabupaten daerah tertinggal serta departemen/LPND dengan pembicara dari Partnership, JICA, AUSAID, GTZ, NZ Embassy, UNDP, dan CIDA. Namun demikian, kata menteri yang juga politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut, dana yang diharapkan lebih bersifat hibah itu diharapkan tidak membebani keuangan negara dan daerah. Menurut Lukman Edy, untuk menyiasati keterbatasan anggaran yang dimiliki, Kementerian PDT juga melakukan serangkaian kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi. "Kerjasama dengan perguruan tinggi yang tujuannya adalah pemberdayaan masyarakat, ekonomi lokal, pengabdian masyarakat (kuliah kerja nyata) serta pengembangan kemandirian dan pemanfaatan potensi wilayah," katanya. Pada acara itu juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian PDT dengan UPN Veteran Yogayakarta, Universitas Islam Riau (UIR) dan LSM Partnership. Kerjasama itu ditandatangani oleh Lukman Edy, Rektor Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta Didit Welly Udjianto, Rektor Universitas Islam Riau Hasan Basri Jumin, dan Direktur Eksekutif Partnership Mohamad Sobary. Kerjasama dengan UPN meliputi pengembangan SDM, ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat. Sementara kerja sama dengan UIR dalam bidang pemberdayaan masyarakat melalui pengabdian masyarakat dan KKN di kabupaten tertinggal di Provinsi Riau. Sedangkan kerja sama dengan Partnership dalam hal pengembangan kemandirian daerah tertinggal dan pemanfaat potensi wilayah. Menurut Sobary, setelah isu-isu demokrasi mendapat ruang yang luas dalam lima tahun terakhir ini, maka perlu dilakukan pembangunan tata pemerintahan yang baik dengan layanan publik yang bisa dirasakan oleh masyarakat. "Kita melihat bahwa kementerian ini (PDT-red) berada dalam domain `public service` tersebut," kata mantan pemimpin umum LKBN ANTARA tersebut.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2007
