Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan segera menerapkan sistem koordinasi penanggulan bencana alam on-line melalui program sistem informasi manajemen bencana yang memiliki data seketika (real time-red). Kepala Dinas Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Provinsi DKI Jakarta Harianto Badjoeri di Balaikota Jakarta, Kamis, mengatakan sistem itu merupakan hibah dari pemerintah Prancis. "Saat ini sistem belum sepenuhnya diimplementasikan karena tenaga operator sejumlah 10 orang masih dalam proses pelatihan dan baru selesai akhir Juli ini," katanya usai mendampingi Gubernur DKI Jakarta bertemu dengan Alain Rondepierre dari Civipol-Conseil Perancis. Ia menambahkan sistem tersebut akan membuat sejumlah data pendukung satkorlak (Satuan Koordinator Pelaksana) penanggulangan bencana DKI Jakarta tersambung dan dapat digunakan untuk mengantisipasi dan menanggulangi bencana yang terjadi di ibukota. Sementara itu, Kepala Sub Dinas Kesiagaan Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta Bobby Aryono menjelaskan data seketika yang dapat digunakan dalam sistem manajemen informasi tersebut antara lain data ketersediaan tenaga medis dan ruangan di sejumlah rumah sakit, data kesiapan armada pemadam kebakaran dan data persediaan logistik untuk menghadapi bencana dari Dinas Pembinaan Mental dan Kesejahetraan Sosial (Bintal Kesos) DKI. "Dari Bintal Kesos kita dapat mengetahui berapa cadangan beras dan logistik untuk pengungsi, berapa perahu karet yang dapat beroperasi dan lain sebagainya," paparnya. Data dari 32 instansi terkait di Provinsi DKI Jakarta yang tergabung dalam Satkorlak Penanggulangan Bencana DKI tersebut akan dimasukkan oleh petugas penghubung (liason officer-red) dari Dinas Tramtib dan Linmas yang telah dilatih sebelumnya. "Jumlah operator yang dibutuhkan bila sistem ini sudah berjalan adalah 25 orang, saat ini masih menjalani latihan, termasuk sekitar empat orang yang dilatih sebagai administrator operasional untuk mengatasi kerusakan teknis ringan," katanya. Terkait pelaksanaan pemilu kepala daerah DKI Jakarta, Pemprov DKI Jakarta akan memanfaatkan 160 kamera pengawas yang tersebar di 160 titik lokasi di DKI Jakarta sebagai pendukung pengamanan perhelatan politik itu. "Kita akan gunakan 160 kamera untuk mengawasi keamanan selama pilkada. Termasuk mendeteksi bila ada potensi-potensi kerusuhan," kata Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso di Balaikota Jakarta, Kamis. Gubernur menambahkan, potensi-potensi kerusuhan itu selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh aparat keamanan yang dibantu dengan perwakilan tim kampanye masing-masing calon yang berada di posko bersama. "Posko bersama akan dibentuk di tingkat Provinsi hingga Kecamatan," katanya. Kepala Seksi Penyuluhan pada Sub Dinas Kesiagaan Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta Heru Joko S mengatakan kamera pengawas itu dapat memantau suasana ibukota di titik-titik tertentu. "Saat ini memang masih berjumlah 160, nanti akan ditambah sesuai dengan anggaran yang tersedia di lokasi-lokasi yang dianggap perlu," katanya. Untuk mendukung komunikasi di pusat krisis Pemprov DKI Jakarta, tersedia sambungan telepon tetap, saluran faksimil, radio komunikasi, telepon selular dan telepon satelit.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2007
