Gubernur Sultra ajak ASN waspadai areal rawan korupsi

Batauga, Sultra (ANTARA News) - Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Teguh Setyabudi, mengajak aparat sipil negara yang ada di Buton Selatan untuk mewaspadai areal rawan korupsi.

"Area rawan korupsi yang harus dihindari di antaranya adalah masalah pengadaan barang jasa, perencanaan penganggaran dan bansos," kata Teguh saat tatap muka dengan jajaran Pemda dan warga Buton Selatan di Batauga, Kamis.

Bukan hanya ASN yang harus waspada kata dia, tetapi juga pimpinan pemerintah dan DPRD jangan sampai bermasalah hukum.

Teguh mengatakan, kedatangan di Buton Selatan untuk memonitor kondisi daerah iti, supaya bisa mendapat referensi dan masukan pemda setempat terkait masalah urgen yang terjadi kemudian membutuhkan keterlibatan pemerintah provinsi.

"Kita akan lihat apakah keluhan itu memang memungkinkan Pemprov terlibat, karena bisa saja kita memiliki dana tetapi regulasi tidak membenarkan karena berkaitan tingkat kewenangan masing-masing," katanya.

Pemerintah provinsi katanya, akan mendukung Buton Selatan selaku daerah otonomi baru (DOB) sepanjang itu hasil koordianasi dan sinergitas pemkab dan pemprov.

"Tidak adil katakan DOB gagal kalau pusat dan provinsi tidak pernah memberikan bantuan dan suport. Karena itu harus ada kerja sama baik antara pemerintah kabupaten dan provinsi kemudian DPRD juga harus mendukung," katanya.

Pada pertemuan itu hadir Bupati Buton Selatan, Agus Feisal, Pj Wali Kota Baubau, Hado Hasina, pejabat lingkup Pemkab Buton Selatan, SKPD lingkup Pemprov Sultra dan warga Buton Selatan.