"Saya ingin lebih mendalami, ingin mendapatkan informasi detail bukan hanya dari KPU Provinsi, tapi saya ingin mendengar langsung dari sumber utama KPU Garut," ujar Arief di Kantor KPU Jawa Barat, Jalan Garut, Kota Bandung, Selasa.
Arief mengatakan, ia sengaja datang ke Bandung untuk memastikan kondisi yang terjadi KPUD Garut saat ini. Ia menyebut tahapan Pilkada di Garut tidak boleh terganggu meski salah satu komisionernya terjerat kasus dugaan suap.
"Saya ingin tahu situasi detail termasuk kondisi sekretariat KPU Garut, apakah mereka masih semangat, konsisten, solid, kerja sama tim masih bagus," kata dia.
Menurutnya, berdasarkan informasi yang ia peroleh dari KPU Garut, kasus suap tersebut tidak memengaruhi seluruh proses tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati. Hanya saja, tugas dari empat pejabat KPU Garut yang tersisa, kini bertambah.
Ia pun memerintahkan agar KPU Garut untuk segera mengatur ulang distribusi pekerjaan. Apalagi yang terjerat kasus suap yakni Ade Sudrajat merupakan anggota komisioner bidang logistik dan keuangan.
"Secara internal saya sudah minta kepada ketua KPU Garut untuk segera mengatur ulang pembagian tugasnya, karena berkurangnya satu komisioner maka ada pekerjaan-pekerjaan yang semula menjadi tanggung jawabnya tersangka, sekarang harus didistribusikan kepada empat orang," kata dia.
Ia pun berpesan agar penyelenggara Pemilu di Kabupaten Garut tetap solid serta tidak terpengaruh oleh situasi tersebut, agar seluruh proses pelaksanaan Pemilu berjalan lancar.
"Saya minta mereka solid karena syarat minimal forum dalam rapat empat orang. Di antara empat orang ini satu yang tidak solid menyebabkan tahapan bisa terganggu. Tapi sepanjang ketua dan tiga anggota ini solid, maka tahapan bisa berjalan normal," kata dia.
(Baca juga: Polisi endus suap KPU Garut sejak sebulan lalu)
(Baca juga: Kasus Ketua Panwaslu Garut, Polda tangkap satu tersangka baru)
Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2018
