"Ini pertama kali kami melelang barang koleksi pribadi pejabat negara. Memang momentumnya bertepatan dengan Hari Lelang Indonesia ke 110 Tahun," kata Kasubdit Bina Lelang II Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, Erris Sundari, di Jakarta, Selasa.
Dia menyampaikan, DJKN mempersiapkan lelang yang akan digelar pada Rabu (28/2) di Galeri Nasional, Jakarta, itu selama kurang lebih satu bulan.
Menurutnya, DJKN mengirimkan surat resmi kepada Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden, Jusuf Kalla, dan menteri-menteri Kabinet Kerja untuk turut berpartisipasi dalam perayaan itu.
"Kami kirim ke semuanya. Mungkin ada yang kita minta konfirmasi belum sempat baca surat permohonan dari kita, belum konfirmasi, tapi nanti kita kasih kesempatan lagi," ujar Sundari.
Ajang lelang barang pribadi pejabat negara itu dilakukan DJKN sebagai sarana untuk sosialisasi dan mengedukasi masyarakat tentang adanya mekanisme lelang.
"Tujuan lelang kali ini bukan untuk mencari uang, tapi sebagai wahana untuk lebih memperkenalkan lelang kepada publik sebagai salah satu mekanisme jual beli," kata dia.
Baca juga: Jusuf Kalla dan para menteri akan lelang koleksi pribadi
Menurut dia, selain menyumbang pemasukan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), lelang juga sebagai cara untuk menuntaskan masalah hukum.
"Bermasalah di pengadilan, ujungnya lelang. Barang rampasan atau sitaan dari KPK, ujungnya lelang. Kredit macet juga ujungnya lelang. Melihat pentingnya itu, maka kami ingin lebih mensosialisasikannya," katanya.
DJKN memberikan dua cara untuk masyarakat yang ingin mengikuti lelang barang pribadi pejabat tersebut, yakni secara konvensional dan lelang elektronik.
Apabila memilih cara konvensional, peserta lelang harus datang ke balai lelang seperti Galeri Nasional untuk melakukan penawaran secara langsung. Untuk lelang barang pejabat itu, lelang akan dimulai pukul 08.00 WIB, sementara pendaftaran dilakukan sejak pukul 07.00 WIB.
Sedangkan jika memilih lelang melalui internet, peserta bisa mendaftarkan diri serta membuat akun aktif melalui situs www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id.
"Kami menargetkan e-auction tahun ini mencapai 80 persen, sisanya lelang secara konvensional," tutur Erris.
Dengan cara e-auction, masyarakat yang berdomisili dari berbagai daerah di Indonesia dapat menjadi peserta lelang untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan.
Adapun hasil lelang dari barang pejabat negara tersebut akan digunakan untuk amal dibidang pendidikan.
Menurut dia, selain menyumbang pemasukan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), lelang juga sebagai cara untuk menuntaskan masalah hukum.
"Bermasalah di pengadilan, ujungnya lelang. Barang rampasan atau sitaan dari KPK, ujungnya lelang. Kredit macet juga ujungnya lelang. Melihat pentingnya itu, maka kami ingin lebih mensosialisasikannya," katanya.
DJKN memberikan dua cara untuk masyarakat yang ingin mengikuti lelang barang pribadi pejabat tersebut, yakni secara konvensional dan lelang elektronik.
Apabila memilih cara konvensional, peserta lelang harus datang ke balai lelang seperti Galeri Nasional untuk melakukan penawaran secara langsung. Untuk lelang barang pejabat itu, lelang akan dimulai pukul 08.00 WIB, sementara pendaftaran dilakukan sejak pukul 07.00 WIB.
Sedangkan jika memilih lelang melalui internet, peserta bisa mendaftarkan diri serta membuat akun aktif melalui situs www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id.
"Kami menargetkan e-auction tahun ini mencapai 80 persen, sisanya lelang secara konvensional," tutur Erris.
Dengan cara e-auction, masyarakat yang berdomisili dari berbagai daerah di Indonesia dapat menjadi peserta lelang untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan.
Adapun hasil lelang dari barang pejabat negara tersebut akan digunakan untuk amal dibidang pendidikan.
Pewarta: Sella Gareta
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2018
