"Kita juga mengantisipasi ketidakpercayaan dari masyarakat sebagaimana sudah kita prediksikan," kata Koesmayadi Tatang kepada wartawan di Garut, Senin.
Ia menuturkan, Pemerintah Kabupaten Garut merupakan salah satu daerah di Indonesia yang menyelenggarakan pilkada serentak 2018 dengan jumlah peserta sebanyak empat pasang calon Bupati/Wakil Bupati Garut.
Pilkada Garut yang sudah memasuki tahapan kampanye itu, kata dia, saat ini sedang dihadapkan persoalan tertangkapnya oknum penyelenggara pilkada yakni Ketua Panwaslu Garut Heri Hasan Basri dan Komisioner KPU Garut Ade Sudrajat terkait kasus gratifikasi.
Menurut dia, kasus itu tentu akan memengaruhi sikap ketidakpercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pilkada, untuk itu perlu upaya mengingatkan masyarakat agar menyikapi persoalan itu merupakan perbuatan perorangan bukan lembaganya.
"Masyarakat percayakan saja seluruhnya kepada aparat penegak hukum," katanya.
Ia mengungkapkan, Menteri Dalam Negeri telah mengamanatkan kepada pemerintah daerah agar meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada Kabupaten Garut dengan target sebesar 79 persen.
Upaya mencapai target partisipasi itu, kata dia, pihaknya telah menginstruksikan langsung kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bergerak menyosialisasikan Pilkada Garut kepada seluruh lapisan masyarakat.
"Saya sudah menugaskan ASN agar membawa informasi untuk menenangkan masyarakat dalam menyikapi kejadian tersebut," katanya.
Ia mengimbau, ASN untuk menyampaikan informasi Pilkada Garut yang menenangkan dengan harapan dapat membangun kepercayaan terhadap Pilkada Garut sehingga mendorong partisipasi masyarakat untuk memilih pemimpin.
Ia juga berharap, ASN maupun media massa dapat menyampaikan informasi yang dapat menggenjot partisipasi masyarakat dalam mensukseskan Pilkada Garut.
"Jadi jangan menambah runyam permasalahan, dan kita juga tentunya berharap agar media bisa memberitakan Garut dari sisi yang baik," katanya.
Pewarta: Feri Purnama
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2018
