Cairns, Australia (ANTARA News) - Menteri Perdagangan Cekungan Pasifik, Kamis, memulai pertemuan dua hari di Cairns, Australia, dengan ekspektasi bahwa mereka akan mengkonfirmasikan keteguhan hati yang kuat untuk menyelesaikan serangkaian pembicaraan liberalisasi perdagangan global yang mengalami jalan buntu sesuai batas waktu akhir tahun. Para menteri dari 21 negara anggota forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) akan menerbitkan suatu dokumen mengenai kemunduran pembicaraan di samping suatu pernyataan reguler pada akhir pertemuan, dalam upaya mendesak kelompok tersebut untuk memecahkan kebuntuan dalam pembicaraan di bawah Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), sumber delegasi Jepang mengatakan. Mereka diperkirakan juga akan mendesak mitra-mitra perdagangan seperti Brazil, India dan Eropa untuk menunjukkan "fleksibilitas yang sangat penting" untuk menyelesaikan kebuntuan yang dialami, demikian menurut sumber tersebut seperti dilaporkan Kyodo. Itu akan merupakan pertemuan tingkat menteri pertama sejak empat kekuatan utama --Amerika Serikat, Uni Eropa, Brazil dan India--gagal bulan lalu untuk mempersempit kesenjangan dalam posisi mereka seputar subsidi pertanian dan juga tarif perdagangan, mendorong ke arah kemungkinan bahwa Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) tidak akan dapat menyelesaikan Putaran Doha pada akhir tahun ini. Anggota WTO kunci telah menyepakati mengenai kerangka kerja suatu kesepakatan untuk mengurangi berbagai hambatan perdagangan di bidang pertanian, manufaktur dan jasa pada akhir Juli ini atau awal Agustus, memberikan peluang untuk kerja tehnis mengenai suatu kesepakatan akhir pada akhir tahun ini. Dengan kerangka waktu ini, para pemimpin perdagangan APEC akan mengatakan, "Kami siap untuk menyelesaikan secara personal dan secara langsung dalam suatu upaya menyelesaikan dan langkah mengakhiri tahapan-tahapan dalam perundingan," demikian menurut pernyataan dalam draft tersebut. Sementara itu Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang, Akira Amari dijadwalkan akan mengadakan pertemuan Jumat dengan rekannya dari beberapa negara berkembang anggota APEC di sela-sela pertemuan Cairns. Amari mengatakan bahwa Jepang ingin memainkan peranan dalam mempersempit kesenjangan dalam berbagai hal mengenai liberalisasi perdagangan antara negara berkembang dan negara maju, terutama terkait penurunan tarif dalam produk-produk industri. Putaran Doha, yang diluncurkan pada 2001 dengan tujuan menambah miliaran dolar ekonomi dunia dan penghapusan jutaan rakyat miskin dunia, telah molor dari batas waktu yang ditetapkan terutama disebabkan adanya berbagai ketidaksepahaman seputar subsidi pertanian dan juga tarif di Amerika Serikat dan Uni Eropa. Negara-negara berkembang utama seperti Brazil dan juga India telah menolak memberikan berbagai kesempatan pasar baru bagi ekspor manufaktur tanpa pengurangan yang lebih besar dalam pemberian subsidi pertanian di Amerika Serikat dan Uni Eropa. Secara terpisah, para menteri perdagangan APEC akan mendiskusikan berbagai langkah untuk meningkatkan integrasi ekonomi regional, termasuk penciptaan Kawasan Perdagangan Bebas Asia Pasifik (FTAAP) atau zone perdagangan bebas APEC, demikian menurut para pejabat Jepang. Para Menteri tersebut sepakat untuk merekomendasikan "langkah-langkah praktis" kepada para pemimpin mereka pada KTT APEC yang dijadwalkan berlangsung September mendatang di Sydney untuk merealisasikan suatu rencana menciptakan FTAAP, bunyi draft tersebut. Langkah-langkah praktis itu mungkin termasuk suatu rencana untuk menggabungkan perjanjian perdagangan bebas multilateral atau bilateral yang ada di kawasan tersebut dalam suatu proses peningkatan FTAAP, sumber diplomatik mengatakan. Gagasan mengenai FTAAP menarik perhatian pada pertemuan puncak para pemimpin APEC tahun lalu di Hanoi, dengan Amerika Serikat sebagai penasehat kunci. APEC-wide FTA akan mencakup sekitar 60 persen dari produk domestik bruto dunia dan setengah dari perdagangan dunia. Selama pembicaraan Cairns, para pemimpin perdagangan itu juga akan mempertimbangkan untuk lebih membuka dan mengembangkan pasar energi berbasis pasar sebagai suatu cara lebih menjamin hemat energi dan pengurangan emisi serta berbagai teknologi lebih hemat energi, menurut draft tersebut. Mereka juga akan mendiskusikan berbagai masalah seperti kemudahan perdagangan, perlindungan hak-hak intelektual, serta memperkokoh operasional dan fungsi pembuat kebijakan APEC. APEC beranggotakan 21 negara yakni Australia, Brunei, Kanada, Chili, China, Hongkong, Indonesia, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selanida Baru, Papua Nugini, Peru, Filipina, Rusia, Singapura, Korea Selatan, Taiwan, Thailand, Amerika Serikat dan Vietnam.(*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2007