Pemerintah Jerman tangguhkan visa bagi pejabat Kamboja

Phnompenh (ANTARA News) - Pemerintah Jerman, Kamis, menangguhkan pemberian visa perjalanan istimewa bagi anggota pemerintah Kamboja, termasuk Perdana Menteri Hun Sen, menyusul keputusan pemerintah Kamboja membubarkan partai oposisi.

Penangguhan pemberian visa adalah langkah terakhir terhadap pemerintahan pimpinan Hun Sen oleh negara Barat menyusul pembubaran Partai Penyelamatan Bangsa Kamboja (CNRP), pesaing utama Hun Sen.

Partai CNRP dibubarkan atas permintaan partai berkuasa, yang menuduh CNRP bersekongkol untuk menggulingkan pemerintah. Tapi, tuduhan tersebut dibantah CNRP.

Kelompok hak asasi manusia mengatakan, Hun Sen dan sekutunya meningkatkan tekanan terhadap lawan mereka menjelang pemilihan umum pada tahun ini dan menuduh mereka menyalahgunakan pengadilan untuk membungkam penentang serta menutup paksa media mandiri.

Uni Eropa menyatakan bahwa mereka pada Desember lalu juga telah menangguhkan bantuan untuk pemilihan umum 2018 karena menilai bahwa pemilihan umum tanpa saingan merupakan pemilihan yang tidak sah.

"Kantor Kementrian Luar Negeri memastikan penangguhan visa istimewa unutk perjalanan pribadi anggota pemerintah Kamboja, termasuk Perdana Menteri Hun Sen dan keluarga, pejabat tinggi militer dan ketua pengadilan tinggi Kamboja," kata Suanne Beger-Blum, juru bicara kantor Kementrian Luar Negeri Jerman.

Kementrian Luar Negeri juga menegaskan bahwa Jerman telah meminta agar negara anggota Uni Eropa lainnya juga mengambil langkah serupa menyusul pemberangusan media, lembaga swadaya masyarakat dan partai oposisi oleh pemerintah Kamboja.

Pemimpin CNRP Kem Sokha ditangkap atas tuduhan bersekongkol untuk menggulingkan pemerintah dengan bantuan AS tahun lalu. Tapi Sokha menolak tuduhan tersebut.

AS juga menolak tuduhan tersebut dan telah membatasi pemberian visa kepada pejabat tertentu Kamboja sebagai respon terhadap keputusan Hun Sen membubarkan partai oposisi.

Sok Eysan, juru bicara Partai Rakyat Kamboja yang berkuasa, menyatakan bahwa pemerintah tidak diberitahu soal penangguhan visa tersebut dan yakin bahwa masalah tersebut bukanlah hal serius.

"Kami tidak akan mati akibat tidak bisa ke Jerman," kata Sok Eysan.