Departemen Keuangan Amerika Serikat salahkan aksi nonpasar china

Washington (ANTARA News) - Pejabat tinggi Departemen Keuangan Amerika Serikat, Rabu, menyampaikan kritik atas kebijakan ekonomi China yang dituduh "berperilaku non-pasar" serta mengatakan bahwa Amerika Serikat membutuhkan tanggapan yang lebih kuat untuk menangkal aksi itu.

Dirjen Hubungan Internasional Departemen Keuangan Amerikat Serikar, David Malpass, dalam forum di Washington mengatakan, China seharusnya tidak lagi dipuji dunia atas kemajuan dan kebijakannya.

"Mereka pergi ke Davos setahun yang lalu dan mengatakan "Kami berdagang", padahal sebenarnya yang mereka lakukan adalah mengabadikan pranata yang sesuai dengan keuntungan mereka. Namun akhirnya menghabiskan banyak pekerjaan di sebagian besar wilayah di dunia," kata Malpass pada acara yang diselenggarakan Yayasan Jack Kemp itu.

Ia mengatakan, pemerintah yang berorientasi pasar dan demokratis telah bangkit menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh pranata ekonomi China, termasuk dari bank-bank milik negara dan lembaga kredit ekspor.

Malpass pun mengulangi pandangannya bahwa China telah menghentikan liberalisasi ekonominya dan benar-benar membalikkan tren ini.

"Salah satu tantangan bagi dunia adalah karena China telah tumbuh dan tidak bergerak menuju orientasi pasar, itu berarti bahwa kesalahan alokasi modal benar-benar meningkat," kata Malpass.

"Mereka memilih investasi dengan cara non-pasar, itu menekan pertumbuhan dunia," katanya menambahkan.

China mengatakan bahwa BUMN beroperasi berdasarkan prinsip pasar bebas dan sedang berjuang dalam pranata penyelesaian sengketa Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk diakui sebagai "ekonomi pasar", sebuah peruntukan yang akan melemahkan pertahanan perdagangan AS dan Uni Eropa.

Malpass mengatakan bahwa pemerintahan Trump sedang menahan kebijakan semacam itu di forum internasional seperti G20, dan berusaha untuk bergabung dengan negara-negara yang "berpikiran sama" untuk mendesak perubahan.

Namun Malpass tidak memberikan rincian mengenai tanggapan yang dipertimbangkan oleh pemerintahan Trump, yang mencakup sanksi perdagangan potensial terhadap Beijing berdasarkan penyelidikan "Bagian 301" terhadap praktik kekayaan intelektual dan persyaratan alih teknologi China bagi perusahaan asing.

Pemerintahnya juga mempertimbangkan tarif global yang tinggi pada baja dan aluminium, yang sebagian besar ditujukan untuk membatasi kelebihan produksi di China dengan alasan keamanan nasional.