Ketua DPR: Konsultasi dengan Presiden Tidak Batalkan Interpelasi

Jakarta (ANTARA News) - Ketua DPR RI Agung Laksono, di Jakarta, Rabu dinihari, menegaskan bahwa pertemuan konsultasi antara Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dengan Pimpinan DPR RI tidak berarti menghilangkan paripurna interpelasi mengenai isu nuklir Iran. Agung Laksono mengatakan itu ketika bersama presiden menyampaikan beberapa catatan hasil konsultasi ke-72 oleh lembaga tinggi negara tersebut yang berlangsung sejak pukul 20.00 WIB, (Selasa, 3/7), hingga pukul 01.30 WIB (Rabu, 4/7) dinihari. Usai konsultasi yang dilukiskan sebagai pertemuan sangat kritis tersebut, Agung Laksono menyampaikan kepada pers empat catatan hasil konsultasi antara Presiden yang didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, dengan Pimpinan DPR RI disertai pimpinan fraksi, pimpinan komisi, pimpinan Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP), serta pimpinan Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI. "Ini disebut catatan rapat, bukan kesimpulan. Dan hal-hal yang masih kurang nanti akan ditambahkan saudara Presiden," jelas Agung Laksono mengawali penjelasannya. Catatan pertama, menurut Agung Laksono yang didampingi Ketua Komisi I DPR RI Theo L Sambuaga, Presiden setuju agar sebelum pemerintah mengambil sikap atau menerapkan suatu kebijakan terhadap sebuah persoalan yang dinilai sensitif bagi masyarakat dan berdampak luas termasuk dalam hal kebijakan luar negeri serta perjanjian internasional, terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR RI. "Contohnya, sikap RI terhadap dukungan atas Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 dan perjanjian kerajasama pertahanan (Defence Cooperation Agreement/DCA) RI-Singapura," kata Agung Laksono. Catatan kedua, lanjutnya, Presiden menyatakan sama sekali tidak ada pembicaraan dan apalagi tekanan dari Presiden AS George W Bush terkait sikap Indonesia terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB tersebut. Ketiga, Presiden Yudhoyono menjelaskan secara spesifik kebijakan politik luar negeri dan keterkaitannya dengan kepentingan nasional di berbagai bidang. Keempat, Presiden baru akan bersikap apakah akan hadir atau tidak, dalam Sidang Paripurna DPR RI untuk menjawab interpelasi setelah pimpinan legislatif menyampaikan hasil rapat Bamus dalam waktu terdekat ini yang bakal memutuskan kapan digelarnya acara paripurna itu. Sementara itu, Sekertaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Suharso Monoarfa, mengungkapkan kepada ANTARA News bahwa hampir semua fraksi berharap Presiden Yudhoyono hadir dalam acara paripurna interpelasi nuklir Iran. "Itu suara mayoritas dewan yang hadir dalam konsultasi tersebut," tegas Suharso Monoarfa. Sedangkan Sekertaris PDI-P Panda Nababan, berpendapat pertemuan kali ini tidak ada kaitannya dengan interpelasi karena yang dibahas tidak hanya urusan resolusi 1747 itu. "Jika saja forum konsultasi tadi menjadi ajang resmi Presiden menjawab interpelasi DPR RI, fraksi kami bertekad akan keluar atau `walk out`, karena itu bukan forumnya," tandas Panda Nababan kepada ANTARA News. Ditemui terpisah, Ketua Fraksi Partai Golkar, Priyo Budi Santoro, mengatakan fraksinya menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden apakah mau hadir atau mewakilkan kepada menteri untuk menyampaikan penjelasan dan jawaban terhadap interpelasi nuklir Iran. "Namun kalau beliau hadir langsung, fraksi kami bertekad menjaga sepenuhnya kehormatan dan kewibawaan kepala negara," ujar Priyo Budi Santoso didampingi Ketua Fraksi Partai Demokrat Syarif Hassan dan Ketua Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi Ali Mochtar Ngabalin.(*)

Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2007