Presiden Palestina pertanyakan kebijakan "aneh" AS mengenai Timur Tengah

PBB, New York (ANTARA News) - Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada Selasa (20/2) mempertanyakan apa yang ia sebut kebijakan "aneh" Gedung Putih mengenai Timur Tengah.

"Kami bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump empat kali pada 2017 dan kami telah menyampaikan kesediaan mutlak kami. Kami berulangkali menegaskan kembali posisi kami sejalan dengan hukum internasional, resolusi PBB yang relevan dan penyelesaian dua-negara dengan dasar perbatasan 1967," kata Abbas di dalam pidato di Dewan Keamanan PBB.

"Ya, pemerintah (Trump) ini belum menjelaskan posisinya. Apakah mendukung penyelesaian dua-negara, atau satu-negara?" demikian Abbas mempertanyakan.

"Dan, kemudian, dalam sikap yang berbahaya dan tak pernah ada sebelumnya, pemerintah ini mengambil keputusan yang tak sejalan dengan hukum, yang ditolak oleh masyarakat internasional, untuk menghilangkan masalah Jerusalem 'dari meja' dan mengakui kota itu sebagai ibu kota Israel serta memindahkan kedutaan besarnya ke kota tersebut," kata Abbas.

"(Pemerintah) tersebut melakukan tindakan yang mengabaikan Jerusalem adalah wilayah Palestina yang diduduki sejak 1967 dan ibu kota kami, yang kami ingin jadikan sebagai kota tebuka buat semua pemeluk tiga agama langit --Islam, Kristen dan Yahudi," katanya.

Abbas mengatakan Amerika Serikat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan dirinya dan bertentangan dengan komitmennya sendiri dan telah melanggar hukum internasional dan resolusi terkait PBB dengan keputusannya mengenai Jerusalem.

Juga terasa aneh bahwa Amerika Serikat masih memasukkan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) ke dalam daftar terornya dan memberlakukan pembatasan atas pekerjaan misi Palestina di Washington "dengan dalih" keputusan kongres sejak 1987, kata Abbas dalam debat bulanan di Dewan Keamanan PBB mengenai situasi Timur Tengah.

"Jika Kongres berfikir kami adalah teroris, bagaimana pemerintah itu memiliki hubungan dengan kami, bagaimana pejabat pemerintah itu mengunjungi kami, bagaimana pemerintah itu memberi bantuan kepada kami?" ia mempertanyakan, sebagaimana dikutip Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu pagi. Debat tersebut dihadiri oleh Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley.

"Bagaimana, bagaimana? Bagaimana kalian membantu 'teroris'?" Abbas mempertanyakan.

Dan, yang paling akhir, kata Abbas, Washington telah memutuskan untuk menghukum pengungsi Palestina dengan secara tajam mengurangi sumbangannya buat badan PBB yang bertugas membantu kehidupan lebih dari lima juta pengungsi Palestina --baik di wilayah pendudukan maupun di Jordania, Lebanon dan Suriah.

Sebagai tanggapan, Haley berkata, "Amerika Serikat tahu pemimpin Palestina sangat tidak senang dengan keputusan untuk memindahkan kedutaan besar kami ke Jerusalem. Kalian tak perlu memujinya. Kalian bahkan tak perlu menerimanya. Tapi ketahui lah ini: bahwa keputusan takkan berubah."

Saat Haley berbicara, Abbas sudah meninggalkan ruang pertemuan. Tapi Duta Besar AS itu berkeras ia mau pidatonya menjadi penyeimbang pernyataan Abbas.

Di dalam pidatonya, Abbas juga meminta bantuan Dewan Keamanan mengenai kebuntuan dalam perundingan Palestina-Israel.

(C003)