Ketua MA-Menlu tandatangani MoU tingkatkan pelayanan publik

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Mahkamah Agung M. Hatta Ali dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Underastanding/MoU) tentang Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum dalam Masalah Perdata guna meningkatkan pelayanan publik.

"Penandatanganan Nota Kesepahaman ini merupakan wujud komitmen bersama MA dan Kemlu untuk terus meningkatkan pelayanan publik karena kerja diplomasi adalah kerja pelayanan publik yang lebih baik, dan berkualitas," kata Menlu Retno Marsudi di Jakarta, Selasa.

Pernyataan tersebut disampaikan Menlu RI dalam sambutannya pada acara penandatanganan Nota Kesepahaman yang dilaksanakan di Gedung Mahkamah Agung.

Penandatanganan nota kesepahaman tersebut adalah untuk Nota Kesepahaman tentang Penanganan Surat Rogatori dan Permintaan Penyampaian Dokumen Pengadilan dari Pengadilan Negara Asing Kepada Pengadilan di Indonesia dan dari Pengadilan di Indonesia kepada Pengadilan Asing, yang telah habis lima tahun masa berlakunya pada 19 Februari 2018.

Nota Kesepahaman yang baru itu memuat sejumlah pengaturan tambahan, yang dijabarkan dalam keputusan bersama dan tiga perjanjian kerja sama, yaitu tentang mekanisme pengiriman surat rogatori dan penyampaian dokumen pengadilan dalam masalah perdata, standardisasi format surat rogatori dan penyampaian dokumen pengadilan dalam masalah perdata, serta kurikulum pendidikan dan pelatihan hakim, panitera dan juru sita.

Dalam kesempatan itu, Ketua Mahkamah Agung M. Hatta Ali menyampaikan bahwa nota kesepahaman itu bertujuan untuk menegakkan asas peradilan "sederhana, cepat dan biaya ringan" meskipun penggugat dan tergugat berdomisili di tempat yang jauh bahkan terpisahkan oleh jurisdiksi negara.

Nota kesepahaman yang telah ditandatangani itu mengisi kekosongan hukum di bidang bantuan hukum timbal balik dalam masalah perdata yang selama ini belum terdapat pengaturannya.

Menteri Luar Negeri juga berkesempatan untuk meluncurkan situs "Rogatory Online Monitoring 2018" (ROM 2018) yang dipersiapkan oleh Kementerian Luar Negeri untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pemberian bantuan teknis hukum dalam masalah perdata.

Situs ROM 2018 menyediakan segala informasi berkenaan dengan surat rogatori dan penyampaian dokumen pengadilan dalam masalah perdata, serta informasi terbaru atas posisi surat rogatori dan penyampaian dokumen pengadilan yang tengah diproses.