Ketum PAN: koalisi pilpres ditentukan Rakernas 2018

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan mengatakan langkah koalisi partainya dalam Pemilu Presiden 2019 akan ditentukan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang diperkirakan dilaksanakan pada April atau Mei 2018.

"Semua kemungkinan terbuka, kalau dengan Pak Jokowi, koalisi saat ini sudah berjalan, PAN gabung di pemerintahan. Artinya kalau mau gabung kembali atau bagaimana, akan dibahas dalam Rakernas pada April atau Mei 2018," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Dia mengatakan saat ini dirinya sudah mulai menjalin komunikasi politik dengan pimpinan partai lain seperti Partai Golkar dan PDI Perjuangan untuk mendapatkan hasil yang terbaik.

Menurut dia, dalam prosesnya, segala kemungkinan bisa terjadi misalnya saat ini Joko Widodo sudah mendapatkan banyak dukungan dari parpol seperti Golkar, PPP, NasDem, dan Hanura.

"Saya kira waktunya terbatas karena 4 Agustus harus sudah ada putusan. Karena itu kemungkinan bulan depan sudah mulai banyak rakernas yang dilakukan partai-partai dan ada pertemuan-pertemuan lebih intensif," ujarnya.

Zulkifli mengatakan dirinya menyambut baik ketika PDI Perjuangan ingin mengajak berkomunikasi partai lain untuk membahas Pilpres 2019.

Dia mengaku sudah meminta waktu untuk berkomunikasi dengan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan kemungkinan dalam waktu dekat akan dilakukan.

"Saya sudah meminta waktu Mbak Mega untuk bertemu, kemungkinan dalam waktu dekat," katanya.

Saat ditanya mengenai kriteria calon wakil presiden, Zulkifli mengatakan yang utama adalah bisa bekerja sama dengan presiden menjalankan tugas kenegaraan dan pemerintahan.

Sementara itu dia menjelaskan mengenai faktor asal geografis calon wapres, dirinya menyebut harus ada keseimbangan, misalnya orang dari wilayah sumatera tidak menjadi wapres namun perwakilannya ada yang menjadi menteri.

"Misalnya walaupun teman-teman wilayah Indonesia Timur dan Barat tidak menjadi wapres, ada Pak Jusuf Kalla yang dianggap dari luar Jawa sehingga ada perwakilan. Lalu teman-teman dari Sumatera tidak jadi wapres namun ada yang menjadi menteri, itu keseimbangan," katanya.