Pjs Gubernur ajak bepolitik santun

Bandarlampung (ANTARA News) - Pejabat sementara Gubernur Lampung Didik Suprayitno mengajak semua pihak untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 dengan sikap sopan dan santun.

"Selain itu menjaga suasana kondusif, terutama terkait akan berlangsungnya masa kampanye dari 15 Febuari hingga 23 Juni 2018," kata dia pada Deklarasi Kampanye Damai menuju Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 2018 di PKOR Sumpah Pemuda Wayhalim, Bandarlampung, Minggu.

Ia juga menyampaikan pesan Menteri Dalam Negeri bahwa faktor yang sulit untuk dihindari dalam pilkada adalah uang.

"Politik uang sangat merendahkan martabat. Saat ini masih banyak warga yang kesadaran politiknya masih rendah, ini yang harus dihindari untuk itu kita semua harus selalu menjaga kondusivitas politik dan kamtibmas pemilukada," ujarnya.

Ia mengatakan sukses Pilkada 2018 merupakan semangat untuk sukses Pemilu 2019.

"Kita optimistis sampai hari pencoblosan 27 Juni 2018 dan terpilihnya kepala daerah tetap kondusif.? Deklarasi damai hari ini sangat berarti karena dapat menghindari gesekan bagi para pendukung. Jangan menggunakan politik uang, memecah belah dan memakai SARA (suku, agama, ras dan antargolongan)," ujarnya.

Deklarasi damai ini dihadiri calon gubernur nomor urut 1 Muhammad Ridho Ficardo, pasangan calon nomor 2 Herman HN - Sutono, dan pasangan calon nomor 3 Arinal Djunaidi - Chusnunia Chalim, dan pasangan calon nomor urut 4 dihadiri Ahmad Jajuli.

Ketua KPU Provinsi Lampung Nanang Trenggono mengajak seluruh pasangan calon untuk meninggalkan praktik negatif dan menjunjung tinggi nilai Pancasila dan UUD 1945.

"Pilkada 2018 harus berkualitas dan partisipasi meningkat baik berjalan dengan Luber (langsung, umum, bebas dan rahasia) dan jurdil (jujur dan adil). Buang jauh-jauh praktik negatif dalam politik. Mari kita junjung tinggi nilai Pancasila," ujarnya.

Ketua Bawaslu Lampung, Fatikhatul Khoiriyah mengatakan Pilkada Lampung harus damai dan berintegritas.

Menurutnya ada tiga poin yang harus dimiliki dalam pelaksanakan Pilkada yaitu menjadikan benar-benar damai dan benar benar berintegritas.

Kemudian, birokrasi harus netral karena potensi politisasi birokrasi luar biasa dan ketiga penyelenggara pemilu baik KPU dan Bawaslu serta jajarannya harus netral. Serta didukung peserta pemilu yang harus tertib dengan aturan main.

"Tidak boleh menggunakan berita hoax dan isu SARA," tambahnya.