Jokowi bagi-bagi "kartu sakti" di Gowa

Beri tahu suami `Pak ini tidak boleh untuk beli rokok. Ini hanya untuk anak kita. Untuk pendidikan, sekolah, gizi anak. Rokok bapak cari sendiri! Beri tahu pelan-pelan jangan bentak

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo membagibagikan "kartu sakti" Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin dalam keterangan tertulis menyebutkan, mengawali kegiatan kunjungan kerja ke Sulawesi Selatan, hari ini, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo mengunjungi Kabupaten Gowa.

Di sini, tepatnya di Lapangan Syeikh Yusuf, telah menunggu 1.500 masyarakat penerima manfaat PKH dari sejumlah daerah di provinsi itu.

Kepada para penerima manfaat, Kepala Negara berpesan agar bantuan hanya digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan dan peningkatan gizi keluarga.

"Beri tahu suami `Pak ini tidak boleh untuk beli rokok. Ini hanya untuk anak kita. Untuk pendidikan, sekolah, gizi anak. Rokok bapak cari sendiri! Beri tahu pelan-pelan jangan bentak," ujar Presiden.

Presiden juga menyerahkan 1.690 KIP kepada para siswa dari beragam jenjang pendidikan, dari SD, hingga program kesetaraan, untuk memberikan jaminan akses pendidikan yang layak bagi pelajar di seluruh Tanah Air.

"Beli pulsa tidak boleh! Kalau ketahuan uangnya beli pulsa, kartunya dicabut. Kita janjian ya? Ini berkaitan dengan sekolah," kata Presiden.

Pada kesempatan tersebut, hadir pula 300 guru penerima sertifikasi profesi.

Presidenmenyampaikan apresiasi tinggi kepada para guru yang telah berhasil mendapatkan sertifikasi.

Saat ini sudah 62.000 guru di Sulawesi Selatan yang sudah lulus sertifikasi. "Kira-kira 60 persen dari total yang ada. Selamat sudah lulus. Artinya menerima tunjangan satu kali gaji pokok. Seneng enggak?Selamat sekali lagi," ucap Presiden.

Turut hadir dalam acara ini Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sosial Idrus Marham, dan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo.