OJK minta transparansi dana yang dikelola "fintech"

Jakarta (ANTARA News) - Otoritas Jasa Keuangan mewanti-wanti kepada perusahaan finansial berbasis teknologi (fintech) agar memiliki inisiatif untuk mengedepankan transparansi, terutama soal tarif dan komisi, dalam pengelolaan dana kepada nasabah.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso di Jakarta, Rabu, mengatakan regulator ke depannya akan mengatur mengenai transparansi di Fintech peer-to-peer lending. Aturan itu juga akan lebih detail untuk menjamin perlindungan dana nasabah di Fintech.

"Khusus peer-to-peer lending, kami atur. Tapi secara umum, aturan akan ada yang latar belakangnya perlindungan konsumen," ujarnya.

Wimboh mengatakan transparansi diperlukan agar dana masyarakat di dalam Fintech tetap terjaga dan menghindari lepasnya tanggung jawab dari Fintech.

OJK juga akan meminta bank, dan penyedia jasa niaga daring (e-commerce) yang bekerja sama dengan Fintech untuk mempublikasikan besaran komisi yang dikenakan kepada nasabah.

"Ada satu yang kami sangat peduli. Mau peer-to-peer lending, Gojek, kami peduli pada perlindungan nasabah. Ini yang akan kami coba garap," ujar dia.

Hingga Novemer 2017, OJK mencatat dana fintech peer-to-peer lending (P2P lending) mencapai Rp1,9 triliun atau menunjukan tren pertumbuhan 20 persen setiap bulannya.