Menlu Belanda mundur setelah berbohong soal Putin

Amsterdam (ANTARA News) - Menteri Luar Negeri Belanda Halbe Zijlstra pada Selasa mengundurkan diri setelah kebohongan soal Presiden Rusia Vladimir Putin.

Zijlstra mengakui ia mengarang cerita bahwa dirinya menghadiri suatu pertemuan pada 2006, yang di dalamnya Presiden Putin menguraikan strategi untuk membangun Rusia yang lebih luas.

Kebohongan itu telah membuat malu pemerintahan koalisi pimpinan Perdana Menteri Mark Rutte serta semakin menyulitkan hubungan Jerman dengan Rusia.

Zijlstra, yang terlihat emosional ketika mendapat kesempatan tampil pada sidang parlemen yang sedang membahas tindakannya, mengatakan ia telah memutuskan untuk menyampaikan pengunduran diri kepada raja karena situasi yang terkait dengannya berisiko mengganggu tugas Kementerian Luar Negeri.

"Kita hidup di negara yang menjunjung tinggi kebenaran. Karena itu, saya melihat tidak ada pilihan lain selain mengundurkan diri," kata Zijlstra, yang hanya kurang dari dari empat bulan menjalankan jabatan sebagai menteri luar negeri.

"Kantor (kementerian luar negeri) harus bersih dari keraguan, baik di dalam maupun luar negeri," tambahnya.

Para anggota parlemen juga mencecar Rutte, yang sebelumnya membela Zijlstra walaupun ia sudah tahun sejak Januari bahwa menterinya itu telah mengarang cerita soal Putin.

Penangangan kasus Zijlstra merupakan cobaan berat pertama yang dihadapi koalisi Rutte sejak pemerintahannya mulai menjalankan tugas pada Oktober.

Zijlstra pada Senin mengaku bahwa ia telah berbohong pada 2016, yaitu ketika ia mengatakan bahwa dirinya menghadiri suatu pertemuan satu dekade sebelumnya. Dalam pertemuan yang disebutnya itu, Putin dikabarkan berbicara soal rencana Rusia melakukan perluasan di kawasan.

Zijlstra mengatakan ia sebenarnya tidak hadir dalam pertemuan tersebut namun mendengar kabar soal pernyataan Putin itu dari orang lain.

Komentar-komentar Zijlstra membuat partai-partai oposisi mendesaknya untuk mundur dan Kedutaan Rusia pada Selasa membantah komentar sang menteri luar negeri sebagai "kabar palsu", demikian Reuters melaporkan.

(Uu.T008)