Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan hadir dalam rapat konsultasi dengan pimpinan DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/7) pukul 19.30 WIB, untuk menjelaskan perihal kebijakan luar negeri Indonesia. "Rapat konsultasi besok (3/7) merupakan kelanjutan dari pertemuan komunikasi antara Presiden dengan pimpinan DPR di Istana Negara pada 18 Juni," kata Mensesneg Hatta Radjasa di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta, Senin. Dijelaskan Hatta, Presiden Yudhoyono telah mengirimkan surat pada 25 Juni kepada pimpinan DPR untuk melakukan rapat konsultasi di Gedung DPR dan pimpinan DPR telah membalas surat tersebut. Surat balasan DPR menyatakan kesiapan untuk menggelar rapat konsultasi yang dihadiri pimpinan DPR, pimpinan fraksi-fraksi, dan perwakilan komisi I sampai XI serta BKSAP. Presiden, lanjut Hatta, akan didampingi Wapres Jusuf Kalla, tiga Menko, Menlu, Mensesneg, Seskab, Menhan, Kapolri dan Panglima TNI. Menurut Hatta, dalam rapat konsultasi Selasa (3/7) Presiden tidak akan secara k membahas persoalan interpelasi DPR tentang persetujuan pemerintah atas Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1747 terhadap Iran. "Itu bukan spesifik membahas masalah interpelasi. Jangan keliru. Ini hanya menjelaskan kebijakan politik luar negeri Indonesia, tetapi nanti akan berkembang materinya," katanya. Insiden Ambon Ketika ditanya mengenai Insiden Ambon yang melibatkan kelompok Republik Maluku Selatan (RMS) pada Jumat (29/6) lalu, Hatta menolak menjelaskan apa yang akan dilakukan Presiden dan meminta wartawan untuk menunggu hasil penyelidikan yang sedang dilakukan. "Sudah jelas arahan Presiden untuk dilakukan penyelidikan. Biarkanlah aparat kita melakukan penyelidikan. Jadi kita tidak usah berspekulasi dulu sampai ada laporannya," katanya. Insiden Ambon terjadi pada Jumat (29/6) lalu, seusai Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu menyampaikan laporan pada peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) di Lapangan Merdeka, Ambon, yang dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Saat itu tiba-tiba muncul sekitar 30 orang dengan pakaian adat Maluku yang menari Cakalele. Padahal acara tersebut sama sekali tidak tercantum dalam rencana kegiatan oleh panitia. Para penari kedapatan membawa bendera RMS yang akan dikibarkan pada tarian tersebut. Namun sebelum rencana itu terlaksana, aksi mereka berhasil digagalkan aparat keamanan yang langsung membubarkan tarian itu. (*)

Copyright © ANTARA 2007