Kupang (ANTARA News) - Dewan Pimpinan Pusat PDI-Perjuangan mendukung penuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjalankan fungsi dan tugasnya pascaoperasi tangkap tangan (OTT) kepada bakal calon gubernur NTT Marianus Sae.
"Terhadap kasus OTT terhadap Marianus Sae ini sendiri PDI Perjuangan tentu memberikan dukungan kepada pihak penegak hukum untuk menjalankan tugas dan fungsinya," kata Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira dihubungi dari Kupang, Senin.
Ia menjelaskan PDIP adalah partai yang sangat mendukung penuh pemberantasan korupsi sehingga memberi apresiasi kepada KPK karena penangkapan dilakukan sebelum Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) menetapkan calon kepala daerah Senin pagi ini.
"Penangkapan ini tentunya akan menutup yang bersangkutan untuk melaksanakan praktik korupsi yang lebih jauh lagi jika terpilih menjadi gubernur NTT. Jika ini terjadi maka akan sangat menyusahkan rakyat NTT ke depannya," tambah Andreas.
Baca juga: Marianus ditangkap KPK, Emilia minta pendukung tetap solid
Andreas menyatakan PDIP selalu menghendaki kepala daerah yang bersih dan melaksanakan pemerintahan dengan prinsip "good and clean governance".
Andreas menandaskan, DPP PDIP segera mengecek apakah Marianus Sae sah pemegang kartu tanda anggota (KTA) PDIP atau tidak karena sebelum Pilkada mendampingi Emylia Noelmina MS, dia adalah mantan Ketua PAN atau Bupati Ngada NTT, yang mendaftartarkan diri ke PDIP dalam kapasitas diusung PKB.
Andreas mengaku berita OTT Marianus diperoleh dari media daring saat tiba di Jakarta sepulang dari NTT bersama Sekjen PDIP Hasto Kristianto setelah selama tiga hari melakukan konsolidasi memenangkan MS-Emi pada Pilgub 2018.
Selama berada di NTT, Andreas dan Hasto mengaku tidak pernah bertemu dengan MS, melainkan dengan Emi Noelmina.
Baca juga: PKB NTT pertimbangkan cabut dukungan untuk Marianus Sae
Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2018