"Kalau memang ada bangunan yang melanggar Garis Sempadan Sungai harus tegas ditertibkan, agar sungai dapat berfungsi secara maksimal," katanya, dalam acara diskusi dengan media dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional, di Depok, Jumat.
Dia mengingatkan pula untuk bangunan yang telah mengantongi sertifikat agar diberi ganti rugi. Sedangkan untuk bangunan yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), pemerintah juga harus tegas untuk tidak memperpanjang izin tersebut.
"Penertiban bangunan yang melanggar Garis Sempadan Sungai atau GSS ini sangat penting, bukan hanya untuk memaksimalkan fungsi sungai, dan menjaga kelestarian sungai. Namun juga untuk mencegah muncul bangunan-bangunan baru yang melanggar GSS," kata lulusan sarjana hukum di Universitas Indonesia tersebut.
Bangunan tersebut, menurut dia, menjadi salah satu penyebab tidak berfungsi sungai-sungai yang ada, khususnya di wilayah perkotaan.
"Bangunan yang melanggar GSS secara bertahap harus segera ditertibkan. Kondisi saat ini, masih banyak bangunan yang melanggar GSS, sehingga terjadi penyempitan aliran sungai dan mengakibatkan aliran sungai tidak maksimal," katanya lagi.
Karena itu, lanjut dia, untuk mengatasi banjir agar bisa terus fokus dan menjadikan penyelesaian masalah banjir sebagai prioritas, karena memang masih jadi pekerjaan rumah buat warga Kota Depok.
"Penanganan banjir harus dilakukan secara komprehensif, terutama di seputaran daerah aliran sungai," ujar lulusan master di Inggris tersebut.
Pemerintah kota, katanya, juga perlu melakukan perbaikan drainase dan normalisasi situ, mengingat saat ini banyak saluran dan tempat penampungan air yang tidak berfungsi karena pertumbuhan Depok sebagai kota perumahan.
"Bahkan banjir akan terus menjadi masalah di Depok, selama penataan ruang tidak diperhatikan dengan serius," ujarnya pula.
Intan juga menyoroti masalah kemacetan yang terjadi di Kota Depok terutama di Jalan Margonda yang semakin parah, karena pertumbuhan kendaraan lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi jalan.
Menurutnya, solusinya adalah harus menyediakan transportasi umum yang lebih baik, sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman menggunakan transportasi tersebut.
"Jadi, jangan hanya salahkan masyarakat saja, tetapi bagaimana caranya pemerintah menyediakan alternatif kendaraan umum," kata dia lagi.
Pewarta: Feru Lantara
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2018
