"Saya datang ke sini untuk menampung masalah bukan untuk memberi solusi langsung. Solusinya nanti akan disampaikan kepada Sultan untuk merespons, tetapi kami melihat usulan penggunaan dana keistimewaan (danais) sudah bagus," kata Mahfud usai memimpin rapat dengar pendapat Paramparapraja DIY di Pemkab Gunung Kidul, Jumat.
Ia mengakui mendapatkan masukan mengenai berbagai hal mengenai danais. Permasalahan selama ini mengenai danais adalah masyarakat tidak merasakannya secara langsung.
"Kami mendengar masyarakat tidak merasakan danais, karena memang masyarakat tidak mendapatkan yang sifatnya instan. Danais bersifat struktural dan itu yang paling mudah dipertanggungjawabkan," katanya.
Mahfud mengatakan dengan struktural bisa menyusun laporan pertanggungjawaban dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan.
"Kalau sembarangan dibagikan kepada masyarakat dan masyarakat tidak bisa menyusun laporan pertanggungjawaban sesuai dengan aturan, semua bisa terkena korupsi," katanya.
Ia mengatakan pihaknya bersama pemerintah daerah menyiapkan masyarakat agar masyarakat bisa membuat proposal dengan benar dan rasional.
"Kami menyiapkan masyarakat bersama pemerintah daerah, agar masyarakat bisa membuat proposal dengan benar, masuk akal, rasional, kemudian bisa membuat laporan pertanggungjawaban benar-benar pula," kata Mahfud.
Sementara itu, Sekda Gunung Kidul Drajat Ruswandono mengatakan masukan dari masyarakat terkait danais cukup banyak.
Mauskan itu di antaranya masyarakat menghendaki agar danais bisa sampai ke desa dan bisa meningkatkan kesejahteraan.
Selain itu, regulasi pengelolaan danais bisa sinergis antara provinsi dan kabupaten.
"Hal itu penting untuk penjaringan program, perencanaan, dan pengawasan kegiatan danais dari masyarakat," katanya.
Pewarta: Sutarmi
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2018
