Wartawan China diminta tutup akun iCloud

Jakata (ANTARA News) - Organisasi nirlaba pendukung kebebasan pers asal Reporters Without Borders atau dikenal dengan Reporter Sans Frontières atau RFS meminta wartawan di China untuk melakukan pengamanan terhadap akun iCloud mereka.

Hal tersebut disampaikan menyusul niatan Apple melakukan outsourcing operasi iCloud China ke sebuah perusahaan yang memiliki hubungan dengan pemerintah daerah akhir bulan ini.

Dalam sebuah surat kabar, organisasi internasional itu meminta wartawan yang memiliki akun Apple iCloud di China untuk memindahkan data atau menutup akun mereka sebelum batas waktu yang telah ditentukan, atau harus rela "data mereka dikuasai oleh China."

Operasi iCloud di China akan diambil alih oleh Guizhou-Cloud Big Data (GCBD), yang diawasi oleh sebuah dewan yang dikelola oleh perusahaan milik pemerintah.

Pengambil alihan tersebut tidak akan memperlihatkan perbedaan bagi pengguna di China, dan Apple mengatakan kepada penggunanya bahwa data mereka tetap aman dan dijaga kerahasiaannya.

Dilansir dari laman The Verge, di bawah tulisan "Permintaan Informasi Pemerintah" pada situs Apple, perusahaan asal Cupertino itu menyatakan bahwa "Apple tidak pernah menciptakan pintu belakang atau kunci duplikat untuk produk atau layanan kami. Kami juga tidak pernah mengizinkan pemerintah mengakses langsung ke server Apple."

Ini merupakan kali kedua RFS menyatakan keprihatinannya atas kepatuhan Apple terhadap pemerintah China. Pada Agustus lalu, organisasi tersebut mengomentari berita bahwa VPN (jaringan pribadi virtual) akan ditarik dari App Store China Apple karena pemerintah menanggapnya ilegal.

Secara umum, organisasi seperti RFS dan organisasi advokasi hak manusia seperti Amnesty International tidak menaruh harapan tinggu untuk pemerintah China.

RFS pesimistis tentang kemitraan Apple dengan GCBD, mencatat bagaimana pengacara Apple menambahkan klausul dalam istilah China bahwa Apple dan GCBD dapat mengakses semua data pengguna.

"Apple berjanji tidak akan memberi pemerintah pintu belakang, namun tidak ada yang bisa memastikan hal ini," ujar Cédric Alviani, kepala biro RFS regional Asia Timur.

"Mengetahui tekad pemerintah China dan tekanan yang ada, hal ini akan terjadi cepat atau lambat," tambah dia, demikian The Verge.