Hong Kong (ANTARA News) - Hong Kong pada Ahad merayakan sepuluh tahun kembali berada dibawah pemerintah China, namum sebagian kecil warganya bersepakat untuk mengganggu suasana pesta dengan melakukan aksi protes agar dilakukan reformasi politik. Kepala pemerintahan Hong Kong, Donald Tsang dengan para anggota kabinetnya yang baru akan diambil sumpahnya didepan Presiden China Hu Jintao di awal peringatan peringatan ulang tahun sepuluh tahun serah terima bekas koloni Inggris tersebut. Namun berbeda dengan suasana sepuluh tahun lalu ketika itu tampak hadir pejabat atau orang penting antara lain mantan gubernur Chris Patten, putra mahkota Pangeran Charles dan perdana menteri Inggris ketika itu Tony Blair hadir dalam upacara bersejarah itu maka kali ini tak ada satupun pejabat tinggi Kerajaan Inggris yang diundang untuk hadir pada upacara peringatan tersebut. Perayaan peringatan yang jatuh pada hari Ahad dimulai dengan upacara pengibaran bendera yang diiringi lagu kebangsaan yang dimainkan oleh kelompok musik kepolisian. Sekitar 1000 orang termasuk Tsang dengan penampilan khas dirinya mengenakan dasi bersimpul, serta mantan kepala daerah Hong Kong Tung Chee-hwa ddan Konsul Jedral Inggris Stepehn Bradley mengikuti upacara pengibaran Bendera China, lima bintang merah berdampingan dengan bendera Hong Kong berwarna merah putih. Matahari bersinar cerah diantara gumpalan awan pada upacara di pagi hari namun pihak BMG meperkirakan akan turun hujan di sore hari satu suasana yang selalu terulang pada setiap peringatan serah terima Hong Kong ke tangan China. Setelah pengibara bendera Hu mengambil sumpah Tsang dan para anggota kabinet barunya yang akan bertiugas untuk lima tahun kedepan dihadapan ribuan tamu undangan. Tsang usian 62 mantan pegawai negri sipil diberikan mandat untuk menjadi kepala pemerintahan wilayah Hong Kong pada Maret lalu setelah mendapat dukungan dari komite pemilu yang beranggotakan 800 orang. Sejak dilakukan serah terima para aktifis menghimbau agar dilakukan demokrasi penuh karena rakyat tak memiliki hak memilih pemimpin secara langsung tetapi melalui pemilihan yang dilakukan oleh sedikitnya separuh dari anggota parlemen yang berjumlah 60 orang. Kurang cepatnya perobahan politik di wilayah pusat usaha dan keuangan dunia dibagian selatan itu, telah menimbulkan sejumlah aksi protes di masa lalu dimana 500 ribu orang turun ke jalan pada tahun 2004 namun jumlah pengunjuk rasa tahun ini diperkirakan akan berjumlah jauh lebih sedikit, demikian AFP.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007
