Kemensos salurkan dana PKH tahap I sebesar Rp4,5 triliun

Padang (ANTARA News) - Kementerian Sosial menyalurkan dana program keluarga harapan tahap I sebesar Rp4,5 triliun pada Februari 2018 untuk 9.149.051 keluarga penerima manfaat di 34 provinsi yang mencakup 514 kabupaten/kota.

"Dari jumlah tersebut, peserta reguler sebanyak 8.745.268 keluarga penerima manfaat, lansia sebanyak 143.582 keluarga penerima manfaat, disabilitas sebanyak 47.911 keluarga penerima manfaat, dan sisanya masih dalam proses pengajuan pencairan ke Kementerian Keuangan," kata Menteri Sosial Idrus Marham di Padang, Rabu, dalam rangkaian kunjungan kerja menghadiri Hari Pers Nasional 2018.

Mensos menjelaskan Program Keluarga Harapan pada 2018 diperluas dari 6 juta keluarga penerima manfaat menjadi 10 juta KPM.

"Secara nasional, bantuan yang telah dicairkan untuk penyaluran tahap I pada bulan Februari senilai Rp4,5 triliun," katanya.

Ia menargetkan pada akhir Februari 2018 penyaluran dana program keluarga harapan akan dapat dituntaskan.

"Untuk memantau perkembangan pencairan PKH di berbagai pelosok Indonesia, maka pada bulan ini Kementerian Sosial bersama seluruh Anggota Komisi VIII DPR RI akan turun ke lapangan. Intinya adalah mengawal ketepatan sasaran dan kemanfaatannya," kata dia.

Sementara di Sumbar bantuan sosial program keluarga harapan di Kabupaten Dharmasraya disalurkan kepada 5.597 keluarga penerima manfaat dengan total bantuan senilai Rp10.325.070.000.

Ia menyebutkan Penerima manfaat di kabupaten ini terdiri atas peserta regular 5.463 keluarga penerima manfaat, lansia 95 keluarga penerima manfaat, dan disabilitas 39 keluarga penerima manfaat.

Tidak hanya itu dalam kesempatan itu juga dibagikan Bansos Pangan Rastra di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 220.991 keluarga penerima manfaat dengan bantuan senilai Rp252.611.920.000.?

"Bansos Rastra diberikan sebanyak 10 kilogranm kepada ibu-ibu dan tidak perlu membayar uang tebus. Kalau sebelumnya ada biaya tebus per kilogram Rp1.600, sekarang sudah gratis. Jadi 10 kilogram utuh diterima oleh setiap keluarga. Nanti kalau masih ada yang minta uang tebus, laporkan kepada kami," kata Mensos.