Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto minta pemerintah daerah ikut aktif dalam kegiatan penanggulangan terorisme.
"Kita menaggulangi terorisme itu harus total. Tidak bisa hanya mengandalkan polisi, tidak diserahkan ke BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) saja. Pemda harus terlibat di dalamnya," ujar Wiranto dalam Rapat Koordinasi Gubernur, Sekretaris Daerah, dan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik se-Indonesia di Jakarta, Rabu.
Mantan Panglima TNI itu menjelaskan aksi teror saat ini harus ditangani bersama karena para teroris tidak memandang batas wilayah maupun negara dalam melancarkan serangannya.
Para teroris, lanjut Wiranto, dalam bertindak juga tidak mengenal regulasi suatu daerah atau negara, sehingga siapa pun bisa menjadi korbannya.
Selain itu, menurut dia, pergerakan kelompok radikal di daerah, juga tidak kalah penting untuk diwaspadai para gubernur, wali kota, maupun bupati.
Menko Polhukam mengatakan aksi terorisme dan persebaran kelompok radikal yang mengancam masyarakat itu, perlu ditanggulangi oleh para kepala daerah, di antaranya dengan mencari lokasi sumber pergerakan mereka dan membuat mereka bisa kembali diterima di masyarakat.
Selain terorisme dan kelompok radikal, Wiranto juga meminta pemda mengantisipasi ancaman yang berasal dari alam, meliputi tsunami, kebakaran hutan dan lahan, serta banjir.
"Kalau terjadi bencana alam, kita segera cepat tanggap untuk mengurangi korban dan membantu korban. Tapi tugas kita juga bagaimana mengeliminasi supaya bencana itu tidak terjadi," kata Wiranto.
Pewarta: Agita Tarigan
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2018