“Presiden menyampaikan tahun lalu di Bogor, agar setiap humas kementerian, lembaga dan daerah aktif mengomunikasikan kebijakan dan program pemerintah kepada masyarakat. Apalagi bagi humas di pemerintah provinsi, kabupaten dan kota yang menjadi ujung tombak untuk berkomunikasi kepada masyarakat,” paparnya
Di tengah perubahan yang berlangsung sangat cepat, Johan Budi mendorong kehumasan pemerintah untuk lebih kreatif, cepat dan responsif dalam membangun kepercayaan publik. “Informasi kebijakan dan program pemerintah harus disampaikan secara jelas, akurat dan tepercaya ,” katanya.
Johan Budi menilai saat ini banyak media yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. “Tools yang digunakan untuk berkomunikasi saat ini adalah melalui media sosial. Kehumasan pemerintah di era digital harus beradaptasi dengan perubahan media agar penyebaran informasi lebih cepat.
Meskipun demikian, Jubir Presiden itu menekankan agar kemasan konten informasi yang disampaikan harus jelas dan sesuai dengan kepentingan stakeholders. “Konten yang jelas,akurat dan terpercaya menjadi semakin penting dan stakeholders yang spesifik membutuhkan pendekatan yang spesifik juga,” terangnya.
Guna memastikan kehumasan pemerintah bisa menghasilkan informasi sesuai dengan stakeholders, Johan Budi mengingatkan agar setiap humas pemerintah mampu menetapkan tujuan komunikasi dan strategi komunikasi yang tepat.
“Pertama tetapkan dulu tujuannya, misalnya membentuk citra positif lembaga atau mendapatkan dukungan publik. Setelah itu pilih pesan dan tetapkan target stakeholders dan susun strategi komunikasinya,” paparnya seraya menyontohkan beberapa kegiatan kehumasan yang pernah dilakukannya semasa menjadi Jubir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ubah Pendekatan Humas
Pengalaman menjadi Juru Bicara KPK, membuat Johan Budi berbagi banyak hal mengenai taktik dan pendekatan yang dilakukan. Salah satunya jika ada informasi yang berbeda dari pejabat. “Informasi yang disampaikan kadang berbeda harus dihindari. Lantas bagaimana jika hal itu terjadi, tugas humas adalah menyampaikan fakta dan kronologi yang terjadi,” tegasnya.
Secara khusus, Jubir Presiden mendorong agar setiap humas pemerintah melakukan reposisi. “Jika sampai sekarang masih ada yang memiliki image kliping koran dan berada pada posisi yang tidak penting. Itu harus diubah. Apalagi jika humas menyampaikan yang baik dan cenderung menutupi keburukan pimpinan atau lembaga. Humas harus memiliki posisi yang lebih strategis dan usulkan untuk menunjuk jubir,” katanya.
Hal itu makin penting, di tengah maraknya penggunaan media sosial dan penyebaran hoaks. Namun, dalam posisi juru bicara, Johan Budi menyarankan cara untuk melawan hoaks. “Hoaks sudah jadi bisnis, apalagi ketika musim pilkada. Tapi caranya melawan dengan berikan informasi yang akurat dan jelas,” katanya.
Posisi juru bicara, dinilai Johan Budi juga penting. “Menunjuk juru bicara bermanfaat agar media tidak bingung sehingga media gampang menghubungi dan dapat mendapatkan informasi yang tepat. Jika tidak media tersebut akan mengembangkan berita sesuai persepsi dan pemikirannya sendiri,” jelasnya.
Forum Diskusi juga diisi dengan paparan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik R. Niken Widiastuti dan Redaktur NU Online Syafiq. Acara itu diikuti oleh pimpinan organisasi pemerintah daerah Provinsi Lampung dan Kepala Dinas Kominfo dari kabupaten dan kota di Lampung.
Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2018
