Bangkok (ANTARA News) - Panitia perancang undang-undang Thailand hari Jumat menolak usul menjadikan Budha sebagai agama negara dalam piagam mendatang tersebut. Panitia itu bersuara 66 berbanding 19 dalam menentang usul menjadikan Budha sebagai agama negara dalam undang-undang dasar ke-18 Thailand, yang sedang dirancang menyusul kup tentara pada 19 September 2006, yang membatalkan piagam sebelumnya tersebut. Thailand sejak lama merupaka negara sekuler, tempat semua agama diberi kebebasan dan diperlakukan sama di bawah undang-undang dasar itu, kendati agama Budha dianut 90 persen dari 65 juta warga Thai. Sekelompok kecil pendeta Budha Thailand menekan perancang undang-undang dasar untuk memasukkan Budha sebagai agama negara, tidak menciptakan keguncangan atau agama itu terpinggirkan, kata pengulas. Seruan menjadikan Budha sebagai agama negara muncul saat pemerintah menghadapi gerakan perlawanan keras di tiga propinsi terselatan negeri itu, wilayah berpenduduk sebagian besar Melayu dan beragama Islam. Menegarakan agama Budha diduga akan mengobarkan sengketa tersebut, yang sudah menewaskan lebih dari 2.100 orang dalam tiga tahun terahir di propinsi Yala, Narathiwat dan Pattani itu. Pengecam usul itu memperingatkan bahwa menyebut agama negara dapat mengobarkan ketegangan di ketiga propinsi selatan itu, tempat perlawanan meningkat sejak 2004 untuk membentuk negara merdeka terpisah dari Thailand. Peningkatan kekerasan di daerah berpenduduk sebagian besar Muslim dan berbatasan dengan Malaysia itu juga meningkatkan ketegangan aliran. Ketiga propinsi itu merupakan kesultanan swatantra sebelum dicaplok Thailand seabad lalu. Perlawanan untuk pemisahan diri meletus terus-menerus sejak itu. Pemerintah dukungan tentara, yang berkuasa setelah kudeta September, melakukan upaya membangun perdamaian dalam usaha meredakan kekacauan itu, tapi kekerasan meningkat dalam enam bulan terahir. Warga Muslim di Thailand selatan itu memiliki hubungan dekat kebudayaan dengan Malaysia, yang berpenduduk sebagian besar beragama Islam dan berpuak Melayu, dan Menteri Luar Negeri Malaysia Syed Hamid Albar menyatakan negaranya akan membantu Bangkok memahami lebih baik tentang bagian kecil penduduknya itu. Malaysia dan Thailand ahir Maret sepakat menyusun serangkaian tindakan sosial ekonomi untuk mengahiri ketegangan aliran dan kekerasan, yang meningkat di bagian selatan kerajaan itu, demikian DPA.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007