Jika terbukti benar OTT itu, Partai Golkar akan memberikan sanksi tegas sesuai dengan mekanisme organisasi."
Jakarta (ANTARA News) - DPP Partai Golkar menyatakan masih menunggu penjelasan resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kabar operasi tangkap tangan terhadap salah satu kadernya yang menjabat Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko.
"Kita menunggu penjelasan resmi KPK atas peristiwa OTT itu, bagaimana kejadiannya dan dalam kasus apa," jelas Ketua DPP Golkar Ace Hazan Syadzily dihubungi melalui pesan whatsapp oleh Antara di Jakarta, Sabtu malam.
Ace mengatakan jika benar informasi soal OTT terhadap Nyono, tentu Partai Golkar sangat prihatin dan menyayangkan terhadap peristiwa tersebut.
Dia menegaskan Partai Golkar telah menginstruksikan kepada seluruh kader di semua daerah untuk tidak melakukan tindakan yang tidak terpuji tersebut.
"Jika terbukti benar OTT itu, Partai Golkar akan memberikan sanksi tegas sesuai dengan mekanisme organisasi," kata Ace.
Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan adanya kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap seorang kepala daerah di Jawa Timur.
"Ya benar ada kegiatan tim di lapangan sore dan malam ini. Kami amankan unsur kepala daerah di Jawa Timur. Ada dugaan penerimaan sejumlah uang," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.
Febri menyatakan bahwa total yang diamankan dalam OTT tersebut berjumlah dua orang.
"Akan dilakukan pemeriksaan secara intensif. Sudah di kantor KPK," ungkap Febri.
Menurut Febri, dalam waktu maksimal 24 jam, KPK akan menentukan status terhadap dua orang tersebut.?
Berdasarkan informasi yang dihimpun diduga kepala daerah yang diduga terkena OTT itu adalah Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko.
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2018