Peringatan Presiden terkait ekspor tidak hanya untuk Mendag

Jakarta (ANTARA News) - Peringatan Presiden Joko Widodo terkait kinerja ekspor nasional sebenarnya tidak hanya ditujukan untuk Menteri Perdagangan tetapi juga menteri lainnya, kata Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bahlil Lahadalia.

"Mendag tidak punya kewenangan penuh di wilayah produksi dan industri. Mendag hanya membantu kementerian lain dengan mengeluarkan kebijakan perdagangan yang pro ke industri dalam negeri," kata Bahlil Lahadalia dalam rilis, Sabtu.

Menurut dia, daya saing industri nasional pada saat ini sangat lemah, dan kondisi itu diperlemah oleh kurang kondusifnya iklim investasi yang disebabkan oleh carut-marut regulasi di tingkat kementerian dan pemda.

Padahal, lanjut Bahlil, Indonesia telah memiliki momentum untuk meningkatkan investasi langsungnya setelah mencapai status "investment grade" pada tahun lalu. "Menteri-Menteri tidak ikut semangat paket deregulasi Bapak Presiden. Saya juga heran kenapa," ujarnya.

Ia berpendapat, moncernya kinerja ekspor beberapa negara tetangga di ASEAN, sebab negara-negara tersebut melakukan perbaikan iklim investasi secara sistematis dan terstruktur.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengingatkan kinerja Indonesia, yang masih kalah dengan negara sejumlah negara tetangga di ASEAN.

Presiden menyebut ekspor Indonesia pada 2017, yang mencapai 145 miliar dolar AS, masih kalah dengan Thailand yang mencapai 231 miliar dolar, Malaysia 184 miliar dolar, dan Vietnam yang mencapai 160 miliar dolar AS.

Sebagaimana diwartakan, Kementerian Perdagangan berupaya meningkatkan kinerja ekspor pada 2018 dengan mengoptimalkan beberapa instrumen yang dimiliki pemerintah seperti peningkatan peran Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) dan Atase Perdagangan.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan penempatan ITPC dan Atase Perdagangan memiliki peranan yang penting khususnya dalam memetakan potensi pasar negara-negara tujuan ekspor baru. Tahun 2017, terdapat dua ITPC yang direlokasi dan satu penempatan baru.

"Kita akan mendorong ekspor, dengan sekali lagi menempatkan posisi Atase Perdagangan dan ITPC sebagai ujung tombak. Kita harus melakukan evaluasi kembali atas penempatan perwakilan-perwakilan tersebut," kata Enggartiasto, dalam Rapat Kerja Kementerian Perdagangan 2018 di Jakarta, Rabu (31/1).

Selain mengoptimalkan kinerja ITPC dan Atase Perdagangan, Enggartiasto berupaya menyelesaikan beberapa perjanjian kerja sama internasional, baik bilateral maupun multilateral. Salah satu perjanjian bilateral yang didorong penyelesaiannya adalah Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA).

Sementara untuk perjanjian kerja sama multilateral, Enggartiasto mendorong penyelesaian Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Kawasan (RCEP).

Kementerian Perdagangan menargetkan peningkatan ekspor nonmigas pada 2018 berkisar pada angka lima hingga tujuh persen, dengan mengoptimalisasi penetrasi kinerja ekspor ke pasar-pasar nontradisional dan instrumen perdagangan lainnya.

Tercatat, neraca perdagangan selama 2017 mencatatkan surplus sebesar 11,83 miliar dolar AS secara kumulatif. Nilai tersebut terdiri atas surplus perdagangan nonmigas sebesar 20,40 miliar dolar AS dan defisit perdagangan migas sebesar 8,57 miliar dolar AS.

Secara kumulatif, ekspor selama 2017 mencapai 168,73 miliar dolar AS, atau meningkat sebesar 16,2 persen dibanding tahun 2016 yang nilainya 145,2 miliar dolar AS.