Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Hasanuddin Yusuf menegaskan, institusi KNPI adalah independen dan menolak digunakan untuk kepentingan partai politik (parpol) tertentu, namun jajaran pengurus dan anggota bebes menyalurkan hak piliknya. Hasasuddin mengemukakan hal itu di Jakarta, Jumat, menanggapi pernyataan Mennegpora Adhyaksa Dault bahwa KNPI tidak boleh berada di salah satu parpol, di Cibinong, Jabar (28/7). Menurut dia, Mennegpora Adhyaksa Dault tidak perlu melontarkan pernyataan tersebut, karena yang bersangkutan sebagai mantan ketua umum KNPI sudah mengetahui bahwa KNPI yang beranggotakan 70 ormas pemuda (9 diantaranya organisasi pemuda parpol) itu bersikap independen."Dalam pelantikan pengurus KNPI di sejumlah daerah pekan ini, seperti di Lampung, Riau, Babel dan Kaltim saya menegaskan bahwa KNPI harus tetap Independen, tidak boleh digiring kepada kepentingan salah satu parpol tertentu," kata Hasanuddin. Ditegaskannya, pengurus KNPI diberikan kebebasan menentukan pilihan politiknya sesuai hasil kongres KNPI ke-11, bahkan ketua-ketua KNPI di daerah, rata-rata pengurus parpol.Saat Deklarasi Partai Pemuda Indonesia (PPI) di Jakarta (27/5) Hasanuddin Yusuf sebagai ketua umum PPI itu menegaskan, PPI didirikan oleh para aktivis atau pengurus organisasi pemuda dari seluruh Indonesia yang ingin mendapatkan hak-hak politiknya pada Pemilu 2009 mendatang. Menurut dia, jabatan rangkapnya tidak dilarang dan tidak akan mempengaruhi status KNPI sebagai organisasi yang independen. "KNPI tetap sebagai organisasi independen yang merupakan gabungan dari 70 ormas kepemudaan, sedangkan dalam anggaran dasarya tidak ada larangan untuk mengurus KNPI merangkap jabatan di organisasi politik (parpol)," katanya. Pada kesempatan terpisah Mennegopra Adhyaksa Dault mengatakan KNPI tidak boleh berada di satu partai apapun juga. "Anggota KNPI boleh berada di partai mana saja namun KNPI tidak boleh dibawa ke satu partai," katanya di sela peresmian hutan kota pemuda di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007
