Jakarta (ANTARA News) - Departemen Pertanian (Deptan) memperluas komoditas pertanian yang bisa mendapatkan Kredit Ketahanan Pangan (KKP) dalam upaya pengembangan energi alternatif berbasis sumber energi nabati. Kepala Pusat Pembiayaan Pertanian, Deptan, Mat Syukur di Jakarta, Jumat, menyatakan, komoditas baru yang akan masuk dalam pembiayaan tersebut yakni kacang tanah, sorghum, pisang, jahe, burung puyuh, pembibitan sapi, cabe merah, bawang merah dan kentang. "Dengan tambahan komoditas yang akan dibiayai untuk pengembangan energi alternatif, selanjutnya KKP akan disempurnakan menjadi Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E)," katanya. Selama ini, menurut dia, komoditas yang mendapat pembiayaan dalam skim kredit KKP yakni tanaman pangan, budidaya tebu, peternakan, penangkapan ikan, dan pengadaan pangan. Selain menambah komoditas yang mendapatkan pembiayaan, tambahnya, plafon kredit untuk KKP-E juga dinaikkan dari sebelumnya Rp15 juta menjadi Rp25 juta per individu. Beberapa fasilitas lain yang dimasukkan dalam KKP-E yaitu jangka waktu kredit investasi yang semula tiga tahun menjadi lima tahun, luas lahan maksimum yang dibiayai dari dua hektar menjadi empat hektar. Sementara itu untuk tingkat suku bunga kredit perbankan KKP-E, Mat Syukur mengatakan, saat ini suku bunga yang dibayar petani adalah suku bunga komersial yakni 16 persen yang disepakati perbankan dikurangi subsidi yang dibayar pemerintah. Saat ini, tambahnya, suku bunga yang dibayar petani tanaman pangan sebesar 8 persen per tahun, sedangkan petani tebu, peternak dan pengadaan pangan 10 persen per tahun sejak 1 Maret 2007. Sedangkan besarnya subsidi yang diberikan pemerintah untuk KKP tanaman pangan sebesar delapan persen dan non pangan sebesar enam persen. Dia mengatakan, pelaksanaan skim kredit KPP yang telah digulirkan sejak 2000 tersebut akan berakhir pada Desember 2007. Namun sebelum itu KKP-E diharapkan sudah bisa terealisasi. "Saat ini tinggal menunggu Keputusan Menteri Keuangan dan Keputusan Menteri Pertanian sebagai dasar hukumnya. Diharapkan dalam pekan depan sudah keluar," katanya. Sementara itu Dirjen Perkebunan Deptan, Achmad Mangga Barani mengharapkan KKP-E segera bisa direalisasikan dalam waktu dekat karena saat ini petani di lapangan sudah menunggu-nunggu kredit pembiayaan yang bisa diakses. "Sekarang ini 98 persen skim kredit diserap sektor perkebunan, namun petani sering kesulitan mengakses kredit tersebut," katanya. Mangga Barani mengkuatirkan jika realisasi KKP-E tersebut lamban dan mundur maka akan masuk ke ranah politik sehingga dimanfaatkan golongan tertentu untuk kepentingan kelompoknya. Oleh karena itu, pihaknya mengharapkan KKP-E bisa segera direalisasikan. (*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2007
