Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan kasus "tarian liar" yang diduga dilakukan para simapatisan Republik Maluku Selatan (RMS) di sela-sela peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) di Lapangan Merdeka, Ambon, Jumat, yang dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, harus diselesaikan secara hukum. "Itukan pelanggaran, tentunya harus diselesaikan secara hukum," kata Wapres Jusuf Kalla usai shalat Jumat, di Jakarta, saat diminta komentarnya mengenai kasus "tarian liar" tersebut. Dalam kesempatan itu, Wapres justru menanyakan kepada wartawan mengenai kejadian sesungguhnya yang ada. Menurut Wapres, dalam suatu acara kadang-kadang ada saja yang menyelonong seperti itu. Wapres mengingatkan di kantor kepresidenen Amerika Serikat, White House, juga pernah ada seseorang yang menyelonong. Namun, Wapres membantah jika hal itu terjadi karena aparat keamanan yang belum bekerja secara maksimum. "Orang bekerja maksimum, kadang-kadang hasilnya tidak maksimum. Kerjanya sudah maksimum, tapi hasilnya kadang-kadang tak maksimum," kata Wapres. Dengan kejadian ini, Wapres menilai bahwa RMS atau Republik Maluku Selatan sebenarnya sudah tidak eksis lagi. Wapres mengatakan kejadian tersebut mungkin saja bisa muncul karena ada satu dua orang yang emosional atau orang yang usil. Insiden ini muncul sekitar pukul 10.30 WIT. Setelah Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu menyampaikan laporannya, tiba-tiba di Lapangan Merdeka muncul sekitar 30 orang yang menggunakan pakaian adat Maluku melakukan tarian Cakalele. Padahal, kegiatan tersebut sama sekali tidak direncanakan oleh panitia. Kegiatan itu mengagetkan Presiden YUdhoyono serta aparat keamanan, baik TNI maupun Polri. Kepala negara kemudian mengatakan, "Kalau tujuannya tidak baik, maka harus ada sanksi moral serta sanksi sosial. Kalau tujuan penari-penari itu lebih dari itu (di luar kewajaran,) maka harus ada tindakan yang tegas," ungkap Presiden. Yudhoyono kemudian mengungkapkan bahwa beberapa hari yang lalu telah mendapatkan informasi tentang adanya kemungkinan kegiatan liar, di luar rencana Panitia Harganas. Usai kejadian tidak terduga tersebut, Pangdam XVI Patimura Mayjen TNI Sudarmaidy Suandi serta Kapolda Maluku Brigjen Gatot Setiawan serta Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Syamsir Siregar langsung turun tangan untuk memeriksa para penari liar. Mereka membawa bendera RMS, namun untung saja bendera tidak berhasil dibawa ke Lapangan Merdeka. Baru sampai di pinggir lapangan Merdeka sudah ditahan aparat keamanan. Sampai berita ini di turunkan sedikitnya 15 orang sudah diperikas aparat keamanan TNI maupun Polri. (*)
Pewarta:
Copyright © ANTARA 2007
